RADAR BOGOR - Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) telah menampilkan status standing instruction (SI) untuk bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (PKH BPNT).
Periode salur penyaluran bansos tahap ketiga telah berubah menjadi bulan Juli Agustus September 2026.
Menurut youtube Info Bansos, dengan adanya tanda-tanda pencairan tersebut, surat perintah pemindah bukuan dari rekening kas negara ke kas bank penyalur sudah diterbitkan secara resmi.
Adanya status SI pada penyaluran bansos PKH BPNT merupakan bagi KPM yang memiliki data perbankan bersih dan valid.
Baca Juga: Rumah Makan Solideo, Kuliner Prasmanan Rp33 Ribu, Ambil Lauk Sepuasnya dengan View Laut
Contoh Penyaluran Bansos
Sebagai gambaran penyaluran bansos tahap ketiga tahun 2026, terdapat salah satu proses pencairan bantuan di sebuah kecamatan.
"Pada suatu Kecamatan A untuk program sembako BPNT. Jumlah kuota total akumulasi data salur adalah 3.119 KPM. Dari total tersebut angka status yang sudah mencapai 2.837 KPM," ungkap kanal Info Bansos.
Sehingga, sebanyak 2.837 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersiap menerima pencairan dan akan disalurkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing.
"Sisanya masih berada dalam proses bertahap untuk masuk ke termin berikutnya. Namun perhatikan juga bahwa ada sebanyak 258 KPM yang terdata tidak disalurkan," jelas kanal Info Bansos.
Sama halnya dengan penyaluran bansos PKH di kecamatan yang sama.
"Total kuota penyaluran pada termin berjalan tercatat 1392 KPM. Dari jumlah tersebut status yang sudah SI mencapai 1331 KPM. Angka ini siap salur dan langsung bisa ditransaksikan," sebut kanal Info Bansos.
Sejumlah KPM lainnya masih dalam tahap proses masuk ke termin berikutnya. Sementara terdapat 32 KPM yang statusnya tidak disalurkan.
Kategori KPM yang Tidak Tersalurkan
Banyak yang bertanya-tanya terkait kategori KPM yang tidak disalurkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ditemukannya data anomali saat verifikasi kelayakan.
"Misalnya terindikasi keterlibatan dalam judi online atau judul. Anggota keluarga tercatat sudah meninggal dunia tanpa pembaruan KK," terang Info Bansos.
Selain itu, KPM juga memiliki pekerjaan atau penghasilan yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial seperti ASN, TNI, Polri atau memiliki gaji di atas UMR atau adanya ketidaksesuaian data NIK Disdukcapil.
Editor : Siti Dewi YantiSumber : Youtube Info Bansos