RADAR BOGOR - Pemerintah terus mendorong digitalisasi perlindungan sosial agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap bantuan sosial (bansos).
Presiden Prabowo Subianto menyebut proses digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi.
Hingga saat ini, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut. Pemerintah menargetkan jumlah pendaftar dapat mencapai 49 juta keluarga saat sistem diterapkan secara nasional.
Baca Juga: Digitalisasi Pendaftaran Bansos PKH Diperluas, Presiden Prabowo: Warga Tak Mampu Tak Boleh Bayar
Prabowo menjelaskan bahwa digitalisasi membawa perubahan besar dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan kelayakan penerima bantuan.
Sebelum sistem digital diterapkan, masyarakat tidak mampu dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta kehilangan waktu bekerja.
"Sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan rp150.000 untuk perjalanan, dokumen fotocopy dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis," jelas Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI - DPD RI pada 14 Agustus 2026, dikutip dari YouTube Kemensos RI.
Baca Juga: Cara Sanggah Penangguhan Bansos PKH BPNT Tahap 3 karena Terindikasi Game Online Terlarang
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah berupaya membuat proses pendaftaran lebih sederhana dan tanpa biaya.
Tidak hanya persoalan biaya, waktu pemeriksaan kelayakan juga menjadi perhatian. Proses yang sebelumnya dapat berlangsung antara 75 hingga 200 hari kini diupayakan dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit atau jam.
Presiden menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya berulang kali memberikan data yang sebenarnya sudah tersedia di pemerintah.
Baca Juga: Status Cek Bansos Masih April-Juni 2026 di Tahap 3? Ini Tiga Penyebab Bantuan Tidak Cair
Ke depan, digitalisasi perlindungan sosial akan diperluas. Pemerintah tidak hanya menyasar program PKH, tetapi juga berbagai bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.
Perluasan sistem digital tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan transparan. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan proses layanan yang lebih mudah.
Dalam pidatonya, Prabowo memberikan contoh penerima manfaat dari Kabupaten Bogor, yaitu Susana. Perempuan yang bekerja sebagai buruh harian tersebut mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mengupas bawang.
Baca Juga: Waspada, Ini 3 Faktor Utama Penyebab Bansos Dihentikan Penyalurannya Tahun 2026
PKH dan Program Sembako disebut membantu Susana memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
Contoh lainnya adalah Marga Reita Roi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Marga hidup dalam kondisi sulit sejak kecil dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
Kini, pada usia 38 tahun, ia masih berdagang sekaligus merawat tantenya yang berusia 80 tahun. Bantuan sosial berupa beras dan minyak menjadi salah satu penopang kebutuhan keluarganya.
Baca Juga: Update Bansos Malam Ini: Cek Saldo PKH BPNT di KKS 4 Bank Penyalur dan Fakta BLT Kesra
Bagi pemerintah, bantuan sosial bukan dimaksudkan untuk menggantikan usaha masyarakat.
Perlindungan sosial diberikan agar masyarakat memiliki dukungan ketika menghadapi kesulitan dan tetap mampu menjalankan kehidupannya.
Prabowo menegaskan bahwa negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat, melainkan memastikan kerja keras tersebut tidak berakhir sia-sia.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Kemensos RI