RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 3 (Alokasi Juli–September 2026) terus berjalan secara bertahap di seluruh bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI).
Namun, di tengah proses pencairan bansos, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkejut karena bantuannya tidak kunjung masuk atau mendapati statusnya exclude (dikeluarkan dari daftar penerima).
"Banyak KPM bansos yang mengira, penetapan kelayakan bansos sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial," jelas narator dalam YouTube Sukron Channel.
Baca Juga: Terungkap KPM Bansos Cair Double Rp600 Ribu di KKS, Update PKH BPNT Tahap 3
Padahal, Kemensos merupakan pengguna data (data user), sedangkan penentuan tingkat kesejahteraan (Desil 1 s.d. Desil 4) merupakan kewenangan mutlak Badan Pusat Statistik (BPS).
• Sensus Ekonomi & BKKBN Hasil *ground check* petugas pendata/kader.
• Daya / Penggunaan PLN Kenaikan kapasitas watt atau pemakaian listrik.
• Kepemilikan Aset Kendaraan bermotor, mobil, lahan/tanah, emas.
• Fisik Bangunan Rumah Material dinding, jenis lantai, dan kondisi atap.
Evaluasi dan penyesuaian desil oleh BPS dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali.
Baca Juga: TPG Madrasah Mulai Dicairkan, 32 Ribu Lulusan PPG Kebagian
Jika hasil survei menunjukkan ekonomi KPM naik ke Desil 5 hingga 10, secara otomatis bansos akan terhenti (graduasi).
Bagi KPM yang bantuannya ditangguhkan akibat terindikasi transaksi game online terlarang, Kementerian Sosial menyediakan dua mekanisme penyelesaian melalui operator SIKS-NG di desa/kelurahan:
1. Fitur "Sanggah Game Online Terlarang"
Kondisi: Digunakan jika seluruh anggota keluarga dalam 1 KK tidak pernah melakukan judi online, tetapi identitas/rekening disalahgunakan oleh orang lain.
Prosedur: KPM mendatangi operator desa untuk membuat dan menandatangani Surat Berita Acara Klarifikasi Resmi.
2. Fitur "Stop Game Online Terlarang"
Kondisi: Digunakan jika terdapat anggota keluarga (seperti anak) yang mengakui pernah bertransaksi game online terlarang.
Baca Juga: Daftar Wilayah Cair BPNT Rp600 Ribu Masuk KKS Terbitan 2017, 2020, 2021, 2022 dan 2025
Prosedur: KPM wajib melampirkan bukti pemblokiran/penutupan rekening atau e-wallet (DANA, OVO, GoPay) yang terindikasi dari pihak bank/penyalur terkait sebelum mengajukan pemulihan di SIKS-NG.
Meskipun status di sistem SIKS-NG mayoritas sudah SI (Standing Instruction), laporan pencairan di KKS BNI dan bank lainnya masih masuk secara sangat bertahap (batching).
KPM diimbau untuk tidak terburu-buru menggesek KKS jika belum ada arahan resmi dari pendamping sosial.
Undangan distribusi beras alokasi rapel 3 bulan (Juli, Agustus, September 2026) sebesar 30 kg, sudah mulai dibagikan secara merata oleh pemerintah desa/kelurahan bagi KPM bansos terdaftar pada Desil 1–4.***
Editor : Mutia Tresna SyabaniaSumber : YouTube SUKRON CHANNEL