RADAR BOGOR - Belakangan ini istilah desil kesejahteraan sosial semakin ramai diperbincangkan di berbagai media sosial.
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penentuan desil hanya didasarkan pada besaran penghasilan atau pengeluaran per kapita saja.
Padahal, anggapan tersebut kurang tepat, karena penentuan desil sebenarnya melibatkan puluhan indikator yang lebih kompleks.
Dilansir dari YouTube Sukron Channel, desil merupakan sistem pengelompokan keluarga di Indonesia yang dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
Baca Juga: Solusi Mengatasi PKH BPNT Terkendala Game Online Terlarang, Ini Langkah yang Harus Dilakukan
Pengelompokan ini terbagi menjadi 10 tingkatan, mulai dari desil 1 yang mewakili 10 persen keluarga dengan kondisi ekonomi paling rendah, hingga desil 10 yang mewakili 10 persen keluarga dengan kondisi ekonomi paling tinggi.
Setiap tingkatan desil mencakup 10 persen dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia.
BPS memiliki sekitar 40 indikator yang digunakan untuk menentukan posisi desil suatu keluarga.
Indikator tersebut tidak hanya sebatas pendapatan atau pengeluaran, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga secara menyeluruh.
Baca Juga: Walau Bansos PKH BPNT Tidak Cair karena Pelanggaran, Tiga Bantuan Ini Masih Bisa Diterima
Beberapa di antaranya adalah kondisi bentuk rumah, termasuk status kepemilikan rumah tersebut, apakah milik sendiri, sewa, atau menumpang tanpa sewa.
Selain itu, tingkat pendidikan setiap anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga juga turut dihitung, mulai dari kepala keluarga, pasangan, hingga anak-anak.
Jenjang pendidikan mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, hingga yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan pendidikan sarjana, semuanya memiliki bobot penilaian yang berbeda.
Jumlah anggota keluarga yang bekerja dalam satu rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan.
Baca Juga: Pengen Bentuk Tubuh Ideal, Ini 3 Rekomendasi Tempat Gym Rating Tertinggi di Bogor
Kepemilikan aset turut menjadi indikator penting, mulai dari sepeda motor, smartphone, televisi, hingga hewan ternak.
Kondisi fasilitas rumah seperti ketersediaan WC dan besaran daya listrik yang digunakan juga masuk ke dalam variabel penilaian.
Bahkan, ke depannya data-data ini kemungkinan akan semakin terintegrasi dengan sistem lain, seperti data kendaraan bermotor dari Samsat maupun data kepemilikan tanah dan sertifikat dari Badan Pertanahan.
Karena begitu banyaknya indikator yang digunakan, anggapan bahwa desil semata-mata ditentukan oleh angka pengeluaran per kapita tertentu merupakan pemahaman yang kurang tepat.
Baca Juga: Akhir Agustus Makin Ramai! 5 Bansos Ini Masih Terus Dicairkan
Penentuan akhir desil sepenuhnya menjadi kewenangan BPS berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh petugas, ditambah dengan data-data pendukung lainnya yang dimiliki oleh BPS.
Bagi masyarakat yang merasa hasil penetapan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya, tersedia kesempatan untuk mengajukan usulan pembaruan data.
Usulan ini bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui aplikasi cek bansos atau melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di kantor desa maupun kelurahan setempat.
Setelah usulan diajukan, akan dilakukan survei ulang untuk memperbarui data yang bersangkutan.
Baca Juga: Apakah Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Desil KPM Bansos Tahap 3? Ini Penjelasannya
Penting untuk dipahami, petugas survei atau sensus di lapangan hanya bertugas mencatat jawaban dari pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata yang disampaikan langsung oleh responden.
Penentuan akhir desil bukan berada di tangan petugas survei, melainkan tetap menjadi kewenangan BPS setelah data hasil survei tersebut diolah dan dianalisis kembali.
Oleh karena itu, menyalahkan petugas survei atas hasil desil yang dianggap tidak sesuai merupakan pemahaman yang keliru, karena data yang diinput berasal dari jawaban responden itu sendiri.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube SUKRON CHANNEL