RADAR BOGOR - Kabar mengenai pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) selalu menjadi perhatian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama ketika memasuki periode penyaluran bantuan.
Pada akhir Agustus 2026, masyarakat kembali ramai mencari informasi mengenai perkembangan PKH dan mempertanyakan kapan bantuan akan masuk ke rekening masing-masing.
Namun, ada satu hal yang perlu dipahami KPM.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 3 Masih Belum Cair? Jangan Panik, Cek Dulu Desil NIK KTP Anda
Proses penyaluran bantuan sosial tidak selalu berarti seluruh penerima mendapatkan dana pada waktu yang persis sama.
Bansos PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat pemerintah yang ditujukan kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan ketentuan penerima.
Karena itu, selain menunggu proses penyaluran, KPM juga perlu memastikan bahwa data kepesertaannya masih sesuai.
Baca Juga: Ketupat Gulai Padang Dicampur Indomie Goreng, Rasanya Bikin Penasaran
Salah satu perubahan penting dalam sistem pendataan bantuan sosial adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Situs resmi Cek Bansos Kemensos menyatakan bahwa data penerima manfaat yang ditampilkan bersumber dari DTSEN.
DTSEN juga berkaitan dengan sistem desil kesejahteraan.
Baca Juga: Tawuran Pecah di Jalan Raya Jakarta-Bogor, 3 Pemuda Ditangkap, 7 Sajam Disita
Desil menggambarkan posisi kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan berbagai variabel sosial ekonomi, antara lain kondisi pekerjaan, pendidikan, perumahan, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Kondisi tersebut membuat KPM perlu lebih teliti ketika mendapatkan informasi mengenai PKH.
Jika ada perubahan kondisi keluarga, data kependudukan, pekerjaan, alamat, atau informasi lainnya, masyarakat perlu memastikan data tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Catat Seluruh Guru Sertifikasi TPG, Jadwal Cut-Off Dapodik hingga Solusi SKTP Bermasalah
Kemensos juga menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis.
Apabila data tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan maupun dinas sosial.
Data tersebut selanjutnya dapat dihitung ulang secara berkala oleh BPS.
Baca Juga: Keciduk Hendak Ikut Demo ke Jakarta, 5 Pelajar Sukabumi Ditangkap di Stasiun Bogor
Artinya, apabila seseorang pernah menerima PKH pada periode sebelumnya, hal tersebut bukan berarti bantuan akan selalu diterima tanpa proses pemutakhiran.
Data penerima dapat mengalami perubahan sesuai hasil pemutakhiran dan ketentuan program.
KPM yang sedang menunggu pencairan juga disarankan tidak memberikan PIN KKS, kode OTP, atau data rahasia rekening kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bantuan sosial.
Baca Juga: Gunawan Kembali Pimpin Organda Kabupaten Bogor, Menang Tipis dalam Muscab 2026
Informasi mengenai status penerima sebaiknya diperoleh melalui kanal pemerintah.
Untuk pengecekan awal, masyarakat dapat mengakses layanan Cek Bansos Kemensos menggunakan NIK sesuai KTP.
Setelah itu, apabila terdapat persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui pengecekan daring, KPM dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.
Baca Juga: Soroti Pemblokiran Rekening Aktivis Pati, Jefri Nichol : Serem banget!
Jadi, saldo PKH belum masuk bukan otomatis berarti bantuan dihentikan.
KPM perlu melihat status data dan mengikuti informasi resmi mengenai proses penyaluran di wilayah masing-masing.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : dtsen.data.go.id, cekbansos.kemensos.go.id