RADAR BOGOR - Tidak sedikit masyarakat yang mengaku memenuhi kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan, tetapi namanya belum masuk daftar penerima BLT Dana Desa.
Kondisi tersebut membuat warga bertanya apakah ada cara untuk mengajukan diri.
BLT Dana Desa 2026 memang memiliki mekanisme pendataan dan penetapan tersendiri.
Baca Juga: Video Polisi Cabut Kunci Truk di Leuwiliang Bogor Viral Lagi, Kapolsek Minta Maaf
Bantuan ini tidak sama dengan bansos PKH atau BPNT yang dikelola melalui program pemerintah pusat.
Dasar pelaksanaan BLT Desa tahun 2026 adalah Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, BLT Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di desa berdasarkan data pemerintah.
Baca Juga: Bansos BLT Dana Desa 2026 Cair Rp300 Ribu, Siapa yang Berhak? Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Jangan Asal Cari Link Pendaftaran
Hal pertama yang perlu dipahami masyarakat adalah BLT Dana Desa bukan bantuan yang cukup didaftarkan melalui sebuah link kemudian langsung cair.
Jika warga merasa layak, langkah yang lebih tepat adalah mendatangi atau menghubungi pemerintah desa.
Tanyakan apakah desa sedang melakukan pendataan atau pemutakhiran data calon penerima BLT Desa.
Baca Juga: Tekuk Bogor Raya FC 1-0, Persikabo Bogor Amankan Tiket 8 Besar Piala Soeratin U-17
Warga juga dapat menyampaikan kondisi keluarganya kepada perangkat desa agar dapat dilakukan verifikasi apabila memang memenuhi kriteria.
Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan?
Saat melakukan pendataan, warga sebaiknya menyiapkan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.
Dokumen tersebut dapat digunakan untuk memastikan identitas dan data keluarga.
Baca Juga: Sempat Ancam Aksi Demo, PPPK Nakes dan Teknis Mulai Diperhitungkan Pemerintah
Pemerintah desa juga dapat meminta informasi atau dokumen lain sesuai kebutuhan proses verifikasi.
Namun, menyerahkan dokumen tidak berarti seseorang langsung ditetapkan sebagai penerima.
Data tetap harus diverifikasi dan calon penerima ditetapkan melalui mekanisme desa.
Baca Juga: TPG Agustus 2026 Disebut Sudah Cair di Hari Minggu, Tapi Tidak Semua Guru Menerima: Ini Penyebabnya
Siapa yang Bisa Menjadi Sasaran?
Selain keluarga miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah, ketika data pemerintah belum tersedia terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi dasar penentuan.
Misalnya keluarga yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis, keluarga dengan penyandang disabilitas, rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia, serta perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
Salah satu kriteria yang juga tercantum adalah tidak menerima bansos PKH.
Baca Juga: Prediksi Pencairan Bansos September 2026: Saldo KKS Rp1,5 Juta dan Beras 30 Kg Cair
Karena itu, warga yang sudah menerima PKH perlu memahami bahwa status tersebut dapat memengaruhi penentuan penerima berdasarkan kriteria yang digunakan ketika data pemerintah belum tersedia.
Berapa Bantuan yang Diberikan
BLT Dana Desa 2026 dapat diberikan paling banyak Rp300.000 per bulan per KPM.
Akan tetapi, jadwal dan mekanisme pencairan tidak harus sama di setiap desa.
Baca Juga: Cek Bansos 2026, PKH dan BPNT Tahap 3 Dikabarkan Tetap Disalurkan September Ini
Penyaluran dapat dilakukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus sesuai ketentuan serta kemampuan desa.
Masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya informasi yang menjanjikan nominal atau tanggal pencairan yang sama untuk seluruh Indonesia.
Jika Tidak Terdaftar, Apa yang Harus Dilakukan?
Warga yang belum terdaftar dapat menghubungi pemerintah desa dan menanyakan alasan belum masuk dalam daftar.
Baca Juga: TPG Agustus 2026 Ramai Disebut Cair Hari Ini, Guru Non-ASN Mulai Laporkan Saldo Masuk, Benarkah?
Jika merasa memenuhi kriteria, sampaikan kondisi keluarga dan ikuti proses verifikasi yang berlaku.
Yang paling penting, jangan membayar seseorang yang mengaku dapat menjamin nama masuk sebagai penerima BLT.
Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data, kriteria dan mekanisme yang berlaku di desa.
Dengan demikian, bagi warga yang ingin mengetahui peluang mendapatkan BLT Dana Desa, cara paling aman adalah mengecek langsung melalui pemerintah desa, bukan melalui link atau informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : peraturan.bpk.go.id