RADAR BOGOR - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan adanya tambahan saldo bantuan sosial (bansos) reguler atau PKH pada (Kartu Keluarga Sejahtera) KKS Merah Putih pada awal September 2026. Menariknya, sebagian penerima yang mendapatkan saldo tersebut sebelumnya hanya tercatat sebagai penerima BPNT murni.
Mengutip dari kanal Youtube Erabaru Bansos pada Jumat, 4 September 2026, tambahan saldo ini berkaitan dengan proses validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. KPM BPNT murni yang memiliki anggota keluarga dengan komponen PKH berpeluang masuk dalam proses validasi apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Baca Juga: Sentul City Bogor Rayakan Hari Pelanggan Nasional Melalui Aksi Hijau
Kuota PKH yang Kosong Diisi Kembali
Salah satu faktor yang melatarbelakangi validasi tersebut adalah adanya kuota penerima PKH yang kosong. Target penerima PKH secara nasional berada di kisaran 10 juta KPM. Kekosongan dapat terjadi karena penerima lama mengalami graduasi, meninggal dunia, atau dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria.
Untuk mengisi kuota tersebut, sistem melakukan pemadanan data dan dapat menarik keluarga dari kelompok penerima BPNT murni yang mempunyai komponen PKH dalam Kartu Keluarga.
Komponen yang dapat menjadi pertimbangan antara lain anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Hasil validasi inilah yang kemudian dapat membuat sebagian KPM menerima pencairan PKH susulan.
Baca Juga: Honda Supra X 125 Jadul Disulap Jadi Motor Bebek Racing, Bikin Harganya Melambung
Nominal Saldo Berbeda-beda
Tambahan saldo yang terpantau pada KKS memiliki nominal berbeda, tergantung jenis bantuan dan komponen yang dimiliki KPM. Beberapa jumlah yang muncul antara lain:
- Rp375.000, yang dapat berkaitan dengan bantuan pendidikan atau PIP.
- Rp450.000, yang juga dapat muncul dari bantuan pendidikan dan pencairan susulan.
- Rp600.000, yang dapat berkaitan dengan BPNT maupun komponen PKH tertentu.
- Rp975.000, merupakan salah satu nominal besar yang dapat berasal dari gabungan beberapa komponen atau pencairan yang masuk bersamaan.
Nominal tersebut bukan angka yang otomatis diterima semua KPM. Besarnya saldo tetap bergantung pada hasil validasi dan komponen bantuan masing-masing keluarga.
Baca Juga: Rumpun Chanaya, Destinasi Unik di Tengah Hutan Bandung, Wisata Kuliner dan Kreativitas Jadi Satu
Pencairan Belum Serentak
Pencairan berlangsung secara bertahap melalui bank penyalur. Di Aceh, misalnya, terdapat transaksi sekitar Rp375.000 hingga Rp450.000 melalui BSI yang berkaitan dengan bantuan pendidikan dan pencairan tertentu.
“Proses pencairan tidak dilakukan serentak dalam satu hari yang sama di seluruh Indonesia, melainkan melalui sistem termin demi termin. KPM diimbau untuk mengecek KKS secara berkala,” jelas narator melalui kanal Youtube Erabaru Bansos.
Sementara di sejumlah wilayah Sumatera Utara, transaksi melalui BRI dan agen Brilink menunjukkan nominal mulai Rp450.000, Rp600.000 hingga mendekati Rp1 juta. Penyaluran juga dilakukan secara bertahap melalui BNI dan Bank Mandiri.
Baca Juga: Yes, KPM Exclude Bisa Kembali Terima Bansos PKH BPNT, BLT Rp900 Ribu Juga Cair di Wilayah Ini
DTSEN dan Perubahan Desil
Dilansir dari kanal Youtube Cek Bansos pada Jumat, 4 September 2026, penetapan sasaran bansos juga berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil.
Desil 1 dan 2 menjadi kelompok prioritas untuk sejumlah bantuan reguler seperti PKH, BPNT, bantuan pangan beras, serta PBI JKN-KIS sesuai ketentuan. Sementara desil 3 dan 4 masih dapat mengakses bantuan tertentu, termasuk PIP, bantuan pangan, dan program pemberdayaan apabila memenuhi persyaratan.
Status desil dapat berubah mengikuti pemutakhiran data sehingga penerima perlu memahami bahwa kepesertaan bansos tidak selalu bersifat tetap.
Baca Juga: Racham Resmi Buka Cabang di Cibatok, Nikmati Kuliner Chambaket dengan Isian Melimpah
Beras 30 Kg dan Program Pemberdayaan
Selain pencairan melalui KKS, bantuan pangan berupa beras 30 kilogram untuk alokasi Juli, Agustus, dan September masih disalurkan secara bertahap di sejumlah daerah. KPM yang belum memperoleh alokasi sebelumnya dapat menunggu jadwal pembagian di desa atau kecamatan.
Ada pula Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi KPM PKH usia produktif yang memiliki rintisan usaha. Nilai bantuan dapat mencapai Rp5 juta, dengan penerima yang sebelumnya melalui proses asesmen dan survei oleh pendamping sosial.
KPM Perlu Memantau Status Bantuan
Proses validasi data juga dapat menyebabkan bantuan sebagian KPM berhenti atau berubah status. Penyaringan data dapat mempertimbangkan berbagai informasi, termasuk indikasi keterkaitan dengan game online terlarang, pinjaman online ilegal, maupun transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.
Baca Juga: Ada Perubahan Desil September 2026! Warga Desil 5-10 Bisa Masuk Sasaran Bansos PKH BPNT
Jika KPM merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut tetapi bantuannya terhenti, klarifikasi dapat dilakukan melalui pendamping sosial dengan membawa bukti pendukung, termasuk bukti penutupan akun apabila permasalahan berkaitan dengan layanan tertentu.
Dengan demikian, tambahan saldo KKS pada awal September 2026 menunjukkan bahwa proses pencairan dan validasi masih berlangsung secara bertahap.
KPM sebaiknya memeriksa saldo secara berkala dan tidak menyamakan nominal pencairan satu KPM dengan KPM lainnya karena setiap keluarga memiliki hasil validasi dan komponen bantuan yang berbeda.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : YouTube ERABARU BANSOS, Youtube Cek Bansos