RADAR BOGOR - Memasuki bulan September 2026, sebagian masyarakat mengira penyaluran bantuan sosial (bansos) telah terhenti sepenuhnya, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuannya sempat tertunda pada tahap sebelumnya.
Dilansir dari YouTube Pendamping Sosial, Pemerintah memastikan proses distribusi sejumlah program bansos reguler maupun non-reguler masih terus berjalan di berbagai daerah.
Beberapa jenis bantuan berikut terpantau masih dalam proses pencairan aktif bagi warga yang terdaftar:
Baca Juga: Apel Gelar Pasukan di Cikeas Bogor, Polri Siagakan 5.582 Personel Hadapi Bencana dan Konflik Sosial
1. Bantuan Pangan Beras 30 Kg (Alokasi Juli–September)
Penyaluran beras bantuan pangan sebanyak 3 karung (total 30 kg) saat ini sedang didistribusikan.
Penerima bantuan beras ini dikhususkan bagi masyarakat yang berada pada posisi desil rendah dalam DTSEN.
2. BLT Dana Desa / BLT Kesra (Alokasi Rp900.000)
Memasuki penyaluran tahap ketiga (alokasi Juli, Agustus, dan September) sebesar Rp300.000 per bulan.
Bantuan ini diperuntukkan bagi warga yang belum menerima bansos Kemensos (seperti PKH/BPNT), dengan prioritas lansia usia 55+ tahun, warga sakit kronis, dan orang tua tunggal.
3. Susulan PKH & BPNT Tahap 3 (Termin Lanjutan)
Baca Juga: Data Bayar Bansos PKH BPNT September 2026 Validasi Keluar, Status KKS Baru Siap Cair
Pencairan PKH dan BPNT Tahap 3 masih terus disalurkan, bagi KPM yang masuk ke dalam termin susulan karena keterlambatan verifikasi data di tahap awal.
Di tengah penghentian bantuan untuk lebih dari 1,5 juta KPM akibat terindikasi tidak layak, kuota penerima bansos reguler menjadi kosong di beberapa daerah.
Bagi KPM yang tadinya terhenti bantuannya karena desil tinggi (Desil 5 ke atas), penurunan nilai desil pada pemutakhiran data terbaru membuka kembali kesempatan untuk masuk dalam daftar penerima PKH maupun BPNT pada alokasi tahap berikutnya.
Bagi penerima yang bantuannya mendadak terhenti atau terindikasi masalah (seperti penggunaan data oleh pihak ketiga/penyalahgunaan sistem), langkah klarifikasi resmi dapat ditempuh melalui panduan berikut:
1. Konsultasi Pendamping Temui pendamping sosial atau petugas kelurahan/desa untuk mengecek penyebab pasti penangguhan data di SIKS-NG.
Baca Juga: Awas Dicoret Permanen, 5 Ciri KTP Ini Tidak Bisa Terima Bansos Lagi? Cek Faktanya
2. Penyusunan Surat Sanggahan Buat surat pernyataan klarifikasi resmi dan kronologi jika data NIK/KTP digunakan tanpa izin.
3. Pengajuan ke Pusdatin Petugas desa akan mengirimkan berkas pengajuan dan sanggahan ke Pusdatin Kemensos untuk dilakukan verifikasi ulang.
Proses pemulihan data oleh Pusdatin Kemensos memerlukan waktu verifikasi teknis secara berkala.
KPM dianjurkan untuk segera melakukan konfirmasi dan pemutakhiran data kependudukan ke petugas desa setempat, tanpa menunda agar data dapat diajukan kembali dalam sistem penyaluran mendatang.***
Editor : Mutia Tresna SyabaniaSumber : YouTube Pendamping Sosial