RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial tengah mempersiapkan sistem baru bernama Bansos Digital yang terintegrasi dengan portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan berbagai jenis bantuan sosial, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan kini bisa selesai hanya dalam hitungan menit.
Setelah sukses diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, program ini kini diperluas ke 258 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan peluncuran resmi ditargetkan pada Oktober 2026 sebagai persiapan penyaluran bantuan sosial penuh di tahun 2027.
Berikut lima jenis bantuan sosial dan jaminan sosial yang terintegrasi dalam sistem Bansos Digital:
Baca Juga: Bansos Digital Perlinsos 2027: Sistem Baru Pencairan Bantuan Sosial yang Lebih Cepat dan Transparan
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan tunai bersyarat yang mencakup komponen kesehatan untuk ibu hamil dan balita, komponen pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, serta kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program pangan berupa dana untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bulanan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Bukti Pencairan PKH Validasi dan BPNT Tahap 3 2026, Cek 10 Kriteria yang Tidak Boleh Terima Bansos
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Bantuan pendanaan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi siswa usia sekolah.
4. PBI JK KIS BPJS Kesehatan
Bantuan iuran jaminan kesehatan gratis dari pemerintah bagi warga kurang mampu.
Baca Juga: 3 Hal Penting Terkait KKS yang Wajib Diketahui Seluruh KPM Bansos
5. Subsidi Energi dan Bahan Bakar
Meliputi subsidi token listrik PLN, subsidi gas LPG 3 kg, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terhubung langsung dengan nomor identitas pelanggan KPM.
Kelima program ini akan terus disalurkan hingga akhir 2026, dan sistem pengajuannya secara bertahap akan dipindahkan sepenuhnya ke ekosistem digital Perlinsos.
Bagi keluarga penerima manfaat di desil 1 hingga desil 4, prioritas utama tetap pada bantuan tunai seperti PKH dan BPNT.
Baca Juga: 3 Hal Penting Terkait KKS yang Wajib Diketahui Seluruh KPM Bansos
Sementara KPM di desil 5 lebih diarahkan pada program KIS PBI dan subsidi energi. Sempat beredar narasi di media sosial bahwa 50 juta KPM akan menerima rata-rata Rp5,4 juta per tahun, namun angka tersebut merupakan estimasi akumulasi jika sebuah keluarga menerima beberapa bantuan tunai sekaligus, bukan nominal tunggal yang otomatis diterima semua penerima.
Sistem Bansos Digital juga dilengkapi fitur sanggahan mandiri bagi KPM yang dinyatakan tidak layak karena kesalahan data, serta Gerakan Peduli Tetangga dan Agen Perlinsos yang membantu lansia, penyandang disabilitas, atau warga yang kurang melek teknologi dalam proses pendaftaran berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Seluruh proses pendaftaran ini gratis tanpa biaya apa pun. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan program ini untuk meminta sejumlah uang, serta disarankan segera mengaktifkan IKD di kantor kecamatan setempat guna mempersiapkan diri menyambut sistem baru ini.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : Youtube Info Bansos