RADAR BOGOR - Sekitar 4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk dalam proses Buka Rekening Kolektif (Burekol) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler seperti PKH dan BPNT. Sasaran utamanya merupakan warga yang masuk desil 1 sampai 4.
Melansir dari kanal Youtube Cek Bansos pada Sabtu, 26 September 2026, KPM yang berstatus exclude perlu melihat penyebab perubahan statusnya. Jika berkaitan dengan indikator game online terlarang, KPM dapat mengajukan sanggah dengan melampirkan surat pernyataan yang telah ditandatangani.
Apabila hasil pemeriksaan menyatakan data tersebut dapat diperbaiki, bantuan berpotensi kembali diproses pada tahap berikutnya.
Baca Juga: Pengangguran 7,22 Juta, Mahasiswa ITB Vinus Bogor Ditantang jadi Pencipta Lapangan Kerja
Sementara itu, exclude akibat kenaikan desil dapat ditindaklanjuti melalui pengajuan pembaruan data. Proses tersebut dapat dilakukan melalui layanan resmi BPS dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat pernyataan dari kepala desa.
Pembaruan desil harus sesuai kondisi ekonomi sebenarnya dan tidak diperuntukkan bagi warga yang memang sudah mampu tetapi ingin tetap memperoleh bansos.
Kabar lainnya yang dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel pada Sabtu, 26 September 2026, sebagian warga yang sebelumnya belum pernah menerima PKH atau BPNT diketahui sudah mendapatkan bantuan beras. Setelah dicek melalui SIKS-NG, nama mereka ternyata telah masuk dalam tahapan proses Burekol.
Baca Juga: Syahrini Comeback di Pestapora 2026, Ternyata Sudah 4 Tahun Dibujuk Promotor
Selain bansos reguler, terdapat pula informasi mengenai bantuan modal usaha mendekati Rp5 juta melalui Bank Mandiri serta bantuan jaminan hidup sekitar Rp3 juta melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat terdampak bencana.
4 Juta KPM Masuk Proses Burekol
Proses Burekol ditujukan bagi sekitar 4 juta KPM baru yang masuk kelompok desil 1 sampai 4. Rekening tersebut nantinya digunakan untuk penyaluran bansos reguler.
KKS dan buku tabungan akan disiapkan melalui bank penyalur Himbara, seperti Bank Mandiri atau BRI. Pembagiannya dikoordinasikan bersama pemerintah desa atau kelurahan.
Baca Juga: Legenda PSB Bogor Ikuti Fun Game Football, Kenalkan Jersey Baru hingga Bahas Kabar Klub
“Pengisian saldo ke rekening tersebut dilakukan secara terpusat oleh pihak bank dan pusat, bukan wewenang pendamping atau perangkat desa,” ungkap narator melalui kanal Youtube Sukron Channel.
Pendamping sosial tidak bertugas membagikan KKS secara langsung. Begitu pula pengisian saldo dilakukan melalui mekanisme perbankan secara terpusat, bukan oleh pendamping maupun perangkat desa.
Bantuan Modal Usaha Mendekati Rp5 Juta
Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PPSE) merupakan bantuan modal usaha bagi KPM tertentu, terutama penerima PKH yang telah memiliki rintisan usaha.
Baca Juga: AC Mitsubishi Xpander Bekas Warga Bogor Mulai Tak Dingin? Segini Biaya Cuci Evaporator
Nilainya disebut mendekati Rp5 juta dan disalurkan melalui Bank Mandiri. Sebelum masuk pencairan, penerima harus melalui asesmen dan wawancara mengenai usaha serta rencana penggunaan modal.
KPM yang belum masuk daftar realisasi masih perlu menunggu jadwal penyaluran berikutnya.
Bantuan Jaminan Hidup Sekitar Rp3 Juta
Bantuan lainnya berupa jaminan hidup atau bantuan isi hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Bansos PKD DKI Jakarta Mulai Cair, KAJ KPDJ KLJ Dapat Rp300 Ribu
Nilainya sekitar Rp3 juta, meskipun nominal dapat berbeda berdasarkan kondisi dan jumlah anggota keluarga. Bantuan ini bersifat khusus sehingga tidak diberikan kepada seluruh KPM di Indonesia.
Bantuan Beras dan Perlinsos Digital
Penyaluran bantuan beras alokasi Juli-September masih berjalan. Kelompok desil 1 sampai 4 juga disebut menjadi sasaran untuk alokasi Oktober-Desember.
Sementara itu, mulai Oktober sejumlah daerah bersiap menjalankan uji coba perlindungan sosial berbasis digital. KPM yang memiliki ponsel Android disarankan menyiapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung proses verifikasi pada layanan digital.
Baca Juga: Kuliah Umum di DPRD Kota Bogor, STMIK Tazkia Tekankan Kemandirian Hadapi Perubahan Zaman
KPM juga perlu memperhatikan data seluruh anggota keluarga. Indikator game online terlarang yang tercatat pada anggota keluarga dapat berkaitan dengan perubahan status kepesertaan bansos, sehingga ketidaksesuaian data perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme sanggah atau pembaruan data yang tersedia.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : Youtube Cek Bansos, YouTube SUKRON CHANNEL