RADAR BOGOR - Program perlindungan sosial mulai diarahkan ke sistem digital yang menghubungkan data kependudukan dengan berbagai program bantuan seperti PKH BPNT dan bantuan lainnya. Warga yang memiliki KTP elektronik dan telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di smartphone dapat menggunakan layanan bansos digital tersebut untuk proses pendaftaran dan verifikasi.
Melansir dari kanal Youtube Info Bansos pada Senin, 28 September 2026, sistem ini mencakup bantuan pangan, pendidikan, kesehatan hingga subsidi energi. Aksesnya disebut telah diperluas ke 258 kabupaten/kota dan tersedia hingga akhir 2026.
Baca Juga: Cek 5 Ciri KPM PKH BPNT yang Masuk Proses Awal Bansos Tahap 4
7 Program yang Masuk Sistem Digital
1. BPNT atau Program Sembako
BPNT merupakan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang memenuhi kriteria penerima. Penyalurannya dilakukan secara berkala sesuai ketentuan program.
2. PKH
PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi ketentuan. Komponennya antara lain mencakup ibu hamil, balita, serta anak yang masih menempuh pendidikan.
3. PIP
Program Indonesia Pintar memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga yang memenuhi persyaratan. Bantuan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan sesuai ketentuan program.
Baca Juga: Cek Bansos Berubah Sementara, KPM PKH BPNT Jangan Salah Paham
4. PBI Jaminan Kesehatan
PBI merupakan kepesertaan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Iuran kepesertaan ditanggung pemerintah sesuai aturan yang berlaku.
5. Subsidi Listrik
Program perlindungan sosial juga mencakup subsidi listrik untuk kelompok pelanggan yang memenuhi ketentuan. Bentuknya dapat berupa tarif listrik bersubsidi sesuai kategori penerima.
6. Subsidi LPG 3 Kilogram
LPG 3 kilogram termasuk dalam kelompok subsidi energi. Penerimanya mencakup kelompok masyarakat dan usaha mikro yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Aplikasi Cek Bansos: Begini Cara Mudah Cek dan Usulkan KPM Baru 2026
7. Subsidi BBM
Subsidi energi lainnya mencakup BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Penggunaannya mengikuti aturan dan kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing jenis BBM.
Proses Pendaftaran Diklaim Lebih Cepat
Penggunaan sistem digital membuat proses pendaftaran dan verifikasi dapat dilakukan secara daring. Dalam informasi yang dibahas, proses tersebut disebut dapat berlangsung hanya dalam hitungan menit, dibandingkan mekanisme manual yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih panjang.
Namun, memiliki IKD tidak otomatis membuat warga menjadi penerima bantuan. Data tetap harus diperiksa dan disesuaikan dengan persyaratan masing-masing program.
Baca Juga: Petugas Gabungan Masih Siaga Pantau TPA Galuga Bogor Pasca Kebakaran, Begini Kondisinya
Akses Diperluas ke 258 Kabupaten dan Kota
Layanan perlindungan sosial digital disebut telah diperluas ke 258 kabupaten/kota. Akses pendaftaran dan layanan tersebut disebut dibuka hingga akhir 2026.
Warga yang berada di wilayah cakupan dapat mengikuti proses digital dengan menggunakan identitas kependudukan yang telah terintegrasi. Data kependudukan juga perlu dipastikan sesuai agar proses verifikasi tidak terkendala.
Lansia Tanpa Smartphone Bisa Dibantu
Keterbatasan perangkat maupun kemampuan menggunakan aplikasi menjadi salah satu kendala dalam layanan digital. Untuk mengatasinya, terdapat gerakan “Bantu Tetangga” yang memungkinkan warga, relawan, agen Perlinsos, atau pendamping sosial membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan.
Baca Juga: Review Jujur Motor Yamaha Nmax Neo: Terkenal Paling Nyaman
Dengan demikian, warga yang tidak memiliki smartphone tidak serta-merta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi atau mengakses layanan yang tersedia.
IKD Bukan Jaminan Mendapat 7 Bansos
Hal yang perlu diperhatikan, aktivasi KTP digital atau IKD bukan berarti seseorang otomatis mendapatkan tujuh program tersebut. IKD berfungsi sebagai bagian dari identitas dan akses layanan digital.
Kelayakan penerima tetap bergantung pada data serta persyaratan masing-masing program. Karena itu, warga perlu memastikan data kependudukan dan kondisi keluarga tercatat sesuai dengan keadaan sebenarnya.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : Youtube Info Bansos