RADAR BOGOR - Digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) mulai dipersiapkan untuk diterapkan pada Oktober 2026. Sistem ini akan mengubah sejumlah proses penyaluran, pendaftaran, hingga pemutakhiran data penerima bantuan.
Melansir dari kanal Youtube Cek Bansos pada Rabu, 30 September 2026, masyarakat perlu memperhatikan informasi terbaru pada layanan Cek Bansos, terutama mengenai status DTSEN, cek desil, periode salur, dan keterangan penyaluran. Status DTSEN aktif tidak otomatis menjamin bansos akan cair karena penerimaan tetap bergantung pada verifikasi, pemutakhiran data, serta ketentuan masing-masing program.
Baca Juga: Mobil Jarang Dipakai Jangan Cuma Dipanaskan di Garasi, Begini Cara yang Benar Biar Mesin Tetap Sehat
Digitalisasi Bansos Ditargetkan Mulai Oktober
Sistem digitalisasi bantuan sosial ditargetkan mulai diluncurkan pada minggu ketiga Oktober 2026. Dalam skema yang disiapkan, bantuan akan diarahkan untuk disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat.
Penerapan sistem tersebut juga mencakup proses pendaftaran dan pemutakhiran data secara digital. Kesiapan sistem saat peluncuran disebut ditargetkan mencapai 80 persen.
Arti Status DTSEN Aktif di Cek Bansos
DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi salah satu basis data yang digunakan dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial.
Baca Juga: Planetarium Jakarta Kembali Dibuka, Bisa Jelajahi Luar Angkasa dengan Teknologi Digital
Jika pada layanan Cek Bansos tercantum status DTSEN aktif, hal itu menunjukkan data tercatat dalam sistem. Namun, status aktif bukan berarti bantuan pasti masuk ke rekening.
Pencairan tetap dipengaruhi hasil pemutakhiran dan verifikasi, kriteria penerima, serta periode penyaluran masing-masing program.
Ciri Data KPM yang Perlu Diperhatikan
Tambahan lainnya dari kanal Youtube Pendamping Sosial pada Rabu, 30 September 2026, ada beberapa informasi yang dapat diperiksa KPM menjelang penyaluran tahap keempat untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Baca Juga: Jangan Asal Pilih Formasi, Lulusan Ilmu Sosial Wajib Cek Peluang Ini di CPNS 2027
Masih Berada di Desil 1 sampai 4
KPM yang datanya masih berada pada desil 1 hingga 4 dapat memperhatikan informasi tersebut bersama status DTSEN dan kepesertaan bantuan.
Status DTSEN Aktif
Status aktif menunjukkan data tercatat dalam sistem, tetapi bukan jaminan pencairan. KPM tetap perlu melihat informasi lain yang muncul pada layanan Cek Bansos.
Periode Salur Sudah Diperbarui
Untuk tahap ketiga, periode salur seharusnya sudah menunjukkan Juli, Agustus, dan September. Jika bantuan telah tersalurkan atau terdapat keterangan exclude sesuai proses yang berlaku, informasi tersebut dapat menjadi bagian dari riwayat penyaluran.
Baca Juga: CPNS 2027 Analis Kesehatan: Peran, Syarat, Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan
Periode Masih April-Juni Perlu Dicek
KPM perlu menelusuri lebih lanjut apabila periode salur pada layanan masih menunjukkan April sampai Juni, sementara penyaluran tahap berikutnya sudah berjalan.
Hal serupa berlaku jika bantuan belum tercatat tersalurkan dan terdapat keterangan exclude. KPM dapat berkonsultasi dengan pendamping sosial PKH, operator desa, atau pihak SIKS-NG untuk mengetahui kondisi data dan kemungkinan perbaikannya.
Ada Validasi PKH by System dan Bantuan Susulan
Menjelang akhir September hingga Oktober 2026, sebagian KPM juga dapat masuk dalam proses validasi PKH by system.
Baca Juga: Dari Sentul Bogor Menuju Barcelona, Arfa Senopati Ibrahim Lolos Barca Academy
KPM yang sebelumnya hanya menerima BPNT atau termasuk sisa kuota tahap ketiga dapat memperoleh komponen PKH apabila memenuhi ketentuan. Komponen tersebut dapat berupa anak balita maupun anak sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
Selain itu, PIP juga dapat dicairkan bagi anak sekolah yang memenuhi persyaratan. Jika diterima bersamaan dengan bantuan dari proses validasi, total dana yang masuk dalam satu keluarga dapat mendekati Rp2 juta, bergantung pada komponen yang diterima.
PPSE Berupa Dukungan Modal Usaha
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE juga disebut menyasar penerima dengan dukungan senilai total Rp5 juta untuk kegiatan usaha.
Baca Juga: Bukan Cuma Gaji Pokok, Ini Perbedaan Mencolok Penghasilan PNS dan PPPK di 2026
Pemanfaatannya dapat berupa modal warung UMKM kecil atau usaha peternakan, termasuk ternak domba dan kandang. Kuota penerima program tersebut disebut akan ditingkatkan hampir 50 persen pada 2026.
Pendaftaran Bansos Mulai Terintegrasi Digital
Mulai Oktober, pendaftaran dan pemutakhiran data akan diarahkan menggunakan sistem digital. Masyarakat juga diimbau menyiapkan IKD atau Identitas Kependudukan Digital untuk mendukung proses tersebut.
KPM lansia dan penyandang disabilitas yang mengalami kendala teknologi dapat meminta bantuan agen atau anggota keluarga.
Baca Juga: Sebelum Beli Mobil, Kamu Perlu Tahu 6 Masalah yang Sering Dikeluhkan Pemilik Kendaraan dan Sebabnya
Sementara itu, masyarakat yang belum pernah menerima bansos tetap dapat mengusulkan diri apabila memenuhi kriteria, termasuk berada pada desil 1 sampai 4.
Data yang diusulkan tetap harus melalui proses pemutakhiran dan verifikasi sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : Youtube Cek Bansos, YouTube Pendamping Sosial