RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memproses percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Dilansir dari YouTube Erabaru Bansos, memasuki pekan awal Oktober 2026, fokus utama penyaluran masih berada pada penyelesaian kuota pencairan susulan bansos Tahap 3 (Juli–September) sembari melakukan validasi data menuju Tahap 4 (Oktober–Desember) di sistem SIKS-NG.
Pencairan susulan Tahap 3 dilaporkan cukup masif masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), khususnya penerbit Bank BNI dan Bank BSI:
Baca Juga: Bocoran Pertanyaan Survei Rumah KPM Bansos PKH oleh Pendamping Sosial
• Pencairan BPNT Rp600.000: Diterima oleh KPM di wilayah Sukabumi (Jawa Barat) dan DKI Jakarta pemegang KKS penerbitan 2021 dan 2022.
• Kombinasi BPNT + PKH (Rp825.000): Sejumlah KPM menerima dana gabungan BPNT alokasi Rp600.000 beserta komponen tambahan PKH sebesar Rp225.000.
Penyaluran susulan ini didominasi oleh KPM yang pada alokasi sebelumnya sempat tertunda akibat kenaikan desil (misalnya terdeteksi di Desil 5 atau 6), tapi kini berhak menerima bantuan setelah desil kependudukannya disesuaikan kembali turun ke Desil 1 hingga Desil 4.
Berdasarkan pemantauan langsung pada sistem SIKS-NG per awal Oktober 2026:
• Tahap 4 Masih Tahap Screening: Belum terlihat daftar nama penerima (BNBA) resmi untuk alokasi Tahap 4.
Baca Juga: Hutan Hujan Sentul, Wisata Alam Bogor dengan Hutan Pinus, Trekking hingga Camping
Sistem saat ini masih menjalankan pemutakhiran data, verifikasi kelayakan, dan penyaringan daftar penerima.
• Penyelesaian Kuota Tahap 3: Pemerintah memanfaatkan periode awal Oktober, untuk menghabiskan sisa kuota penyerapan dana bantuan Tahap 3 yang diperkirakan masih menyisakan sekitar 10% target KPM nasional.
Agar kepesertaan bansos tetap aktif dan tidak terdegradasi pada penyaluran Tahap 4 maupun alokasi mendatang:
• Pastikan status kependudukan Anda tetap berada pada prioritas penerima manfaat, yakni Desil 1 sampai Desil 4.
• Masyarakat diimbau untuk segera mengaktifkan IKD melalui perantara petugas desa/kelurahan.
Baca Juga: ZXMOTO 250T ADV Curi Perhatian di CIMA 2026, Skutik 250 Cc Ini Punya Konstruksi Tak Biasa
Penggunaan IKD akan mempermudah integrasi data pada sistem pendaftaran dan pemutakhiran data perlindungan sosial (Fairmsos).
• Bagi lansia atau KPM bansos yang tidak memiliki ponsel pintar, proses pemutakhiran data dapat dibantu oleh pendamping PKH, TKSK, PSM, atau operator desa/kelurahan setempat dengan menyiapkan KTP dan KK.***
Editor : Mutia Tresna SyabaniaSumber : YouTube ERABARU BANSOS