RADAR BOGOR - Banruan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp600.000 dilaporkan kembali masuk ke sejumlah (Kartu Keluarga Sejahtera) KKS Mandiri pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Pencairan ini menyasar sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya berstatus SPM dan kemudian berubah menjadi SI di sistem SIKS-NG.
Saldo tersebut bukan pencairan BPNT tahap 4, melainkan bantuan susulan untuk periode Juli–September 2026. Sejumlah penerima dilaporkan lebih dahulu mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 6-7 Oktober, kemudian menerima BPNT pada 10 Oktober.
Mengutip dari kanal Youtube Diary Bansos pada Sabtu, 10 Oktober 2026, laporan pencairan berasal dari beberapa wilayah, termasuk Yogyakarta dan Jawa Barat. Namun, penyaluran tidak berlangsung serentak kepada seluruh pemegang KKS karena masih berkaitan dengan penyelesaian bantuan yang tertunda pada periode sebelumnya.
Baca Juga: Honda Vario 125 Bunyi Gemuruh saat Roda Diputar? Bearing CVT Bisa Jadi Biang Kerok
BPNT Rp600 Ribu Masuk KKS Mandiri, Bukan Tahap 4
Pencairan pada awal Oktober perlu dibedakan dari penyaluran tahap 4 yang dialokasikan untuk Oktober-Desember 2026. KPM yang telah menerima bantuan tahap 3 tidak otomatis memperoleh saldo tambahan pada bulan yang sama.
Sebagian penerima dilaporkan mendapatkan PKH susulan pada 6 Oktober, kemudian BPNT Rp600.000 pada 10 Oktober. Ada pula laporan saldo BPNT masuk dua kali kepada penerima tertentu.
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan penyelesaian bantuan dari periode sebelumnya yang sempat tertunda. Meski demikian, penyebab dan jumlah bantuan yang diterima perlu dilihat berdasarkan riwayat penyaluran masing-masing KPM.
Baca Juga: Bansos BPNT Susulan Cair Oktober 2026, Ada KKS Baru Terisi Rp1,2 Juta
Karena itu, laporan pencairan dari satu penerima tidak dapat dijadikan patokan bahwa KPM lain akan memperoleh nominal atau jadwal yang sama.
Contoh Pencairan PKH dan BPNT pada Awal Oktober
Salah satu KPM melaporkan menerima PKH sebesar Rp975.000 pada 6 Oktober, lalu mendapatkan BPNT Rp600.000 pada 10 Oktober 2026.
Penerima lain dilaporkan memperoleh saldo PKH Rp1.500.000 pada 6 Oktober, kemudian menerima BPNT Rp600.000 sebanyak dua kali pada 10 Oktober.
Baca Juga: Rem Cakram Motor Keras atau Ngeblong? Warga Bogor Perlu Cek Master Rem
Selain itu, terdapat laporan dari pemegang KKS yang diterbitkan pada April 2026 dan menerima BPNT Rp600.000. Data tersebut menunjukkan bahwa pencairan susulan dapat melibatkan penerima dengan kartu yang berbeda tahun penerbitannya.
Namun, nominal tersebut merupakan laporan masing-masing penerima dan tidak menjamin KPM lain akan mendapatkan jumlah yang sama.
KPM yang Sempat Tidak Layak Bisa Kembali Menerima Bansos
Sebagian KPM yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar penerima dilaporkan kembali memperoleh bantuan setelah mengalami perubahan data.
Baca Juga: Mau Beli Motor Bekas? Kenali 4 Model yang Punya Penyakit Kambuhan Ini
Salah satu penyebabnya adalah perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). KPM yang desilnya meningkat dapat mengalami perubahan status kelayakan. Jika kemudian data diperbarui dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka kembali memenuhi persyaratan, bantuan berpeluang disalurkan lagi.
Meski demikian, perubahan desil tidak menjamin bantuan langsung cair. Penetapan tetap bergantung pada hasil verifikasi, kuota, dan ketentuan program.
Sanggahan bagi KPM yang Terkendala Indikator Game Online Terlarang
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penerima tidak memenuhi indikator yang menyebabkan penghentian bantuan, status kepesertaannya dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila pelanggaran terbukti, bantuan tidak otomatis dipulihkan hanya karena sanggahan telah diajukan.
Baca Juga: Kronologi Penangkapan Pria di Jalan Sholeh Iskandar Bogor, Sempat Teriak Minta Tolong
Selain itu, faktor lain seperti kepemilikan kendaraan, aset tanah, penghasilan, status ASN, dan indikator penggunaan listrik juga dapat memengaruhi penilaian kelayakan. KPM perlu mengajukan klarifikasi jika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Empat Bantuan yang Disebut untuk Periode Oktober-Desember 2026
Di sisi lain, ada empat jenis bantuan yang disebut masuk dalam rencana penyaluran untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, jadwal dan kriteria yang belum diumumkan secara resmi perlu menunggu konfirmasi lebih lanjut.
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH direncanakan untuk alokasi Oktober-Desember 2026 dengan nominal berbeda sesuai kategori komponen keluarga penerima. Secara keseluruhan, program PKH ditargetkan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima di berbagai daerah Indonesia.
Baca Juga: Bukan Tahap 4, Bansos BPNT Rp600 Ribu Dilaporkan Masuk KKS Mandiri
Penerima tetap harus memenuhi persyaratan dan tercatat dalam penetapan yang berlaku. Dengan demikian, penerimaan pada tahap sebelumnya tidak otomatis menjamin bantuan berlanjut pada tahap berikutnya.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT untuk alokasi tiga bulan disebut sebesar Rp600.000, dengan perhitungan Rp200.000 per bulan. Sasaran program ini diperkirakan mencapai 18,8 juta KPM.
Kelompok desil 1-4 disebut sebagai sasaran prioritas. Meski demikian, penetapan penerima tetap mempertimbangkan hasil verifikasi dan ketentuan program, bukan hanya posisi desil.
Baca Juga: Desil 1-4 Berpeluang Dapat Bansos Ini pada Oktober-Desember 2026
3. Bantuan Pangan Beras 30 Kilogram
Bantuan pangan beras direncanakan sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan. Sasaran yang disebutkan adalah kelompok desil 1-4, dengan perkiraan cakupan sekitar 33 juta hingga 35 juta keluarga.
Bantuan ini berbeda dari BPNT karena disalurkan dalam bentuk beras, bukan saldo rekening KKS. Masyarakat perlu menunggu informasi mengenai jadwal dan mekanisme distribusi di wilayah masing-masing.
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
BSU disebut memiliki nominal Rp900.000 untuk tiga bulan, atau Rp300.000 per bulan. Informasi yang beredar mengaitkan program ini dengan pekerja berupah di bawah Rp10 juta.
Baca Juga: Pembangunan Hampir Rampung, Trase Baru Batutulis Bogor Siap Dilintasi
Namun, batas penghasilan tersebut belum cukup untuk memastikan seseorang berhak menerima BSU. Kriteria lengkap, jadwal, dan kepastian penyaluran perlu mengacu pada pengumuman resmi instansi terkait.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : YouTube Diary bansos