RADAR BOGOR - Memasuki pekan kedua bulan Oktober 2026, penyaluran berbagai skema bantuan sosial (bansos) terus diakselerasi.
Selain penyelesaian sisa hak KPM pada tahapan sebelumnya, pemerintah mematangkan integrasi data digital melalui portal Perlinsos untuk acuan kebijakan bansos mendatang, seperti dikutip dari YouTube Sukron Channel.
Prediksi 5 Program Bansos Cair Pekan Kedua Oktober 2026
Baca Juga: Ini Desil Prioritas Penerima BSU Rp900.000 dan Beras 30 kg
1. PKH Susulan/Validasi
Penyaluran dana PKH bagi KPM validasi by system serta KPM yang statusnya pada aplikasi SIKS-NG baru berubah menjadi Standing Instruction (SI) untuk susulan Tahap 2 dan Tahap 3.
2. BPNT Susulan/Validasi
Penyaluran saldo BPNT alokasi susulan bagi KPM yang sempat tertunda akibat penyesuaian desil BPS atau kendala aktivasi KKS baru.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Pencairan dana bantuan pendidikan bagi siswa terdaftar SK Pemberian/Nominasi di aplikasi Sipintar, dengan prioritas siswa dari keluarga penerima PKH/BPNT (Desil 1–4).
Baca Juga: Desa di Caringin Manfaatkan Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor untuk Bangun Sumur Bor
4. BLT Dana Desa (Miskin Ekstrem)
Penyaluran rutin tingkat desa sebesar Rp300.000 per bulan khusus bagi warga kurang mampu yang tidak tercover oleh bansos reguler Kemensos.
5. Modal Usaha PPSE Rp5 Juta (Batch 1)
Realisasi pencairan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) via Bank Mandiri bagi KPM PKH produktif yang telah lolos tahap asesmen dan pengajuan RAB.
Sistem registrasi sosial digital Perlinsos (perlins.id) yang sempat mengalami pemeliharaan (maintenance) telah kembali beroperasi normal:
• Pendaftaran Mandiri: KPM yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disarankan melakukan pendaftaran mandiri melalui ponsel pintar (Android), agar dapat memantau status kelayakan (potensial layak/tidak layak) secara langsung.
Baca Juga: Pakai HP, Cara Cek Penerima Bansos Beras 30 Kg Oktober-Desember 2026
• Fitur Sanggah Mandiri: Apabila hasil verifikasi sistem menyatakan status "tidak layak" padahal kondisi ekonomi nyata berada di kelompok tidak mampu, KPM pendaftar mandiri dapat langsung mengajukan sanggah data melalui akun pribadi tanpa perlu memproses ulang lewat agen.
• Tujuan Kebijakan 2027: Seluruh basis data Perlinsos ini menjadi syarat mutlak penetapan sasaran bansos dan subsidi energi pada tahun anggaran 2027.
Penyaluran reguler Tahap 4 (Oktober–Desember 2026) secara resmi memasuki babak penarikan data hasil pemutakhiran BPS per 10 Oktober 2026.
Daftar nama penerima (Final Closing) untuk Tahap 4 belum ditampilkan pada sistem SIKS-NG, karena proses pencocokan tingkat desil kependudukan sedang berlangsung di tingkat pusat.
KPM yang terindikasi transaksi game online terlarang ditangguhkan dari penerimaan bansos maupun program PPSE.
Pemulihan status bansos hanya dapat diproses, apabila KPM mengajukan permohonan sanggah resmi ke Pusdatin dan memblokir akun/rekening terkait.***
Editor : Mutia Tresna Syabania