RADAR BOGOR - Data acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 4 Oktober–Desember 2026 disebut telah diserahkan kepada Kementerian Sosial pada 10 Oktober 2026. Pembaruan data ini berkaitan dengan penentuan penerima bantuan, termasuk perubahan desil dan status kepesertaan di aplikasi SIKS-NG.
Sejumlah KPM dilaporkan sudah berstatus SI (Standing Instruction). Sementara itu, penerima yang sanggahannya disetujui karena terindikasi transaksi game online terlarang disebut mengalami pemulihan proses pembayaran dengan perubahan status menjadi SPM (Surat Perintah Membayar).
Perubahan data itu belum memastikan bantuan telah diterima di KKS. Informasi dari kanal Cek Bansos pada Senin (12/10/2026) juga mengingatkan bahwa proses administrasi dan masuknya dana ke rekening merupakan dua tahapan berbeda. KPM tetap perlu memastikan perkembangan penyaluran melalui petugas terkait.
Baca Juga: Panssera SMAN 1 Bogor Raih Juara 2 Asura Futsal Competition 2026
Desil 1-4 Menjadi Acuan Penerima Bansos
Berdasarkan informasi yang beredar, KPM dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 menjadi sasaran penyaluran PKH dan BPNT tahap 4. Keluarga yang berada di luar kelompok tersebut berisiko tidak masuk dalam daftar penerima pada periode ini.
Desil dapat berubah mengikuti pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Karena itu, KPM yang sebelumnya tidak menerima bantuan akibat perubahan desil perlu memeriksa kembali status kepesertaannya. Meski peringkat kesejahteraan membaik, pencairan bansos tetap bergantung pada hasil pemeriksaan data dan penyelesaian tahapan pembayaran.
“Kabar perubahan desil bisa menjadi alasan bagi penerima untuk memastikan kembali status bantuannya. Informasi saldo dapat ditelusuri melalui kanal layanan bank yang menerbitkan KKS, baik Mandiri, BRI, BNI, maupun BSI,” ungkap narator melalui kanal Youtube Cek Bansos.
Baca Juga: Review Mobil Innova Barong: Kelebihan, Kekurangan, dan Harga Bekas
Status SI Muncul pada Sebagian KPM
Sebagian keluarga yang sempat kehilangan status penerima karena peringkat kesejahteraannya berubah kini dilaporkan masuk kembali ke tahap instruksi pembayaran dengan kode SI di SIKS-NG. Perubahan serupa juga disebut terjadi pada sebagian penerima PKH validasi yang status BPNT-nya telah berubah menjadi SI.
Penerima bantuan bisa memastikan dana sudah masuk dengan mengecek rekening KKS yang terhubung dengan BRI, BNI, Mandiri, maupun BSI. Namun, status SI perlu dibedakan dari bukti bahwa dana sudah tersedia dan dapat ditarik.
Sanggahan Disetujui, Status Pembayaran Berubah Menjadi SPM
KPM yang bantuannya sempat ditangguhkan karena terindikasi transaksi game online terlarang perlu memastikan apakah sanggahan yang diajukan sudah disetujui.
Baca Juga: Menyesal Tolak Timnas Indonesia, Radja Nainggolan Beberkan Alasannya
Dalam pembaruan SIKS-NG, sebagian penerima yang sanggahannya dinyatakan lolos kini tercatat telah memasuki tahap Surat Perintah Membayar (SPM). Perubahan ini menunjukkan proses pembayaran dilaporkan kembali berjalan dalam tahap administrasi, tetapi belum memastikan dana langsung masuk ke rekening.
KPM dapat menanyakan hasil sanggahan melalui pendamping PKH, operator data di kantor desa atau kelurahan, maupun TKSK di tingkat kecamatan. Penerima yang belum mengajukan sanggahan perlu mencari informasi mengenai prosedur yang berlaku.
KPM Perlu Memastikan Status Pencairan
Informasi mengenai kendala bantuan dapat ditanyakan langsung kepada operator desa atau pendamping PKH, terutama jika nama KPM tidak lagi tercantum dalam daftar penerima.
Baca Juga: Peugeot 406 Bekas Murah: Nyaman, Handling Tajam, Layak Beli di 2026?
Status SI dan SPM tidak sama dengan bukti pencairan. Karena itu, penerima perlu memeriksa perkembangan administrasi serta saldo KKS sebelum menyimpulkan bahwa bantuan PKH atau BPNT tahap 4 sudah cair. Jadwal pencairan juga perlu menunggu kepastian dari pihak berwenang.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : Youtube Cek Bansos