RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus mempercepat alur administrasi penyaluran bansos untuk Triwulan IV (Periode Oktober, November, dan Desember 2026).
Setelah BPS secara resmi menyerahkan hasil pemutakhiran data kependudukan per 10 Oktober 2026, sistem SIKS-NG kini memproses penyesuaian kriteria penerima manfaat bansos, sebagaimana dilansir dari YouTube Anamovie.
Selain persiapan bansos reguler (PKH dan BPNT), pemerintah juga menyiapkan program bansos tambahan di akhir tahun serta memperketat validasi data kependudukan secara digital.
Baca Juga: Lagu Stop The Wedding Ashe Viral di TikTok, Ini Makna di Balik Liriknya
Lima poin penting pembaruan informasi bansos per pertengahan Oktober 2026, di antaranya:
1. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp900.000 untuk 13,3 Juta Pekerja
Pemerintah menjadwalkan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh untuk menjaga daya beli di akhir tahun.
Besaran bantuan Rp300.000 per bulan yang dirapel untuk alokasi 3 bulan (Oktober–Desember) sehingga total bernilai Rp900.000.
Kriteria Penerima:
• Warga Negara Indonesia (WNI) pemegang NIK valid.
Baca Juga: 4 Bansos Disalurkan Sekaligus Alokasi 3 Bulan Akhir Tahun 2026
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
• Memiliki gaji/upah maksimal Rp3.500.000 per bulan (atau di bawah UMR setempat).
• Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
2. Bantuan Cadangan Pangan Beras 30 kg (Desil 1–4)
Penyaluran komoditas pangan berupa beras disalurkan sekaligus (rapel) untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026:
• Total Alokasi: Setiap KPM menerima total 30 kg beras (10 kg/bulan) yang menyasar 33,24 juta KPM.
• Ketentuan Desil: Penerima diprioritaskan khusus bagi keluarga yang terdaftar dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 4 basis data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
KPM pada desil tinggi (Desil 5 ke atas) otomatis dikeluarkan dari daftar sasaran.
3. Progres Data Tahap 4 BPS dan Pemulihan Status Standing Instruction (SI)
Baca Juga: Kabar Gembira! Penyaluran TPG Guru ASN SKTP Susulan Juli-Agustus Sudah Dimulai
Penyerahan data BPS per 10 Oktober menjadi acuan utama penyaluran Tahap 4 PKH dan BPNT. Siklus pemutakhiran data kini dipercepat menjadi 3 bulan sekali.
KPM yang sempat terhenti (exclude) akibat kenaikan desil pada periode sebelumnya, kini mencatatkan perubahan status kembali menjadi SI (Standing Instruction) setelah mengajukan permohonan penurunan desil dan disetujui BPS/Kemensos.
4. Pemulihan Sanggah Indikasi Game Online Terlarang ke Status SPM
Bagi KPM yang bansosnya sempat dibekukan akibat indikasi aliran dana game online terlarang, tapi telah mengajukan klarifikasi sanggah:
Penerbitan SPM: Permohonan sanggah yang disetujui oleh tim verifikasi Pusdatin kini telah berubah status menjadi Surat Perintah Membayar (SPM) di SIKS-NG.
Perubahan ini menjadi penanda, hak bansos KPM dipulihkan dan bersiap masuk ke tahap transfer (SI).
5. Validasi Aset Digital dan Persiapan Bansos Digital 2027
Pemerintah memperketat integrasi data kependudukan untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Baca Juga: Wajah Baru SIKS-NG Oktober 2026, KPM Punya Hak dan Kewajiban Ini
Data KPM kini diintegrasikan secara otomatis dengan data kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, serta transaksi perbankan.
Mulai Triwulan I tahun anggaran 2027, sistem penyaluran bansos diproyeksikan beralih penuh ke skema digital yang memanfaatkan verifikasi wajah (biometrik) serta sinkronisasi ID pelanggan meteran listrik PLN.
Untuk memastikan kepesertaan Anda tetap aktif hingga tahun 2027, segera lakukan registrasi ulang akun Perlinsos melalui pendamping sosial atau operator desa setempat.
Selain itu, pastikan kondisi perekonomian dan data kependudukan keluarga Anda telah sesuai dengan catatan riil di lapangan.***
Editor : Mutia Tresna Syabania