RADAR BOGOR - Pemerintah menyiapkan sistem baru untuk penyaluran bantuan sosial bernama Perlinsos Digital.
Program ini dirancang untuk memperbaiki data penerima bansos sekaligus mendorong penyaluran subsidi dalam bentuk uang tunai.
Hingga Jumat, 23 Oktober 2026, sebanyak 13,2 juta keluarga telah terdaftar. Namun, pendaftaran tidak otomatis menjamin penerimaan bantuan.
Bantuan Disalurkan Lewat Transfer Tunai
Baca Juga: Cek KKS Bansos PKH BPNT Tahap 4, Apakah Saldo Sudah Masuk?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa Perlinsos Digital akan menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer tunai.
Rencana peluncuran program ini disampaikan Luhut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober 2026.
Melalui sistem ini, pemerintah berupaya menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan lagi melalui subsidi produk.
Meski begitu, setiap calon penerima tetap harus melewati pemeriksaan kelayakan.
Baca Juga: Update PKH BPNT Tahap 4 2026, Cek Desil DTSEN dan Solusinya
Registrasi Ulang dan Verifikasi Biometrik
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Perlinsos Digital bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bansos.
Pemerintah akan meregistrasi ulang dan memverifikasi data penerima, termasuk dengan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah.
Pemerintah juga membuka pendaftaran mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum terdata. Pendaftaran bisa dilakukan sendiri maupun dengan bantuan agen.
Baca Juga: Final Closing Bansos Tahap 4 Sudah di Oktober-Desember 2026? Cek di Sini
Terdaftar Belum Tentu Menerima Bantuan
Status terdaftar tidak otomatis membuat seseorang berhak menerima bansos karena data masih harus diperiksa.
Proses verifikasi melibatkan perangkat wilayah, operator data, pendamping sosial, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial.
Gus Ipul juga mengajak masyarakat membantu keluarga dan tetangga yang kesulitan mengakses pendaftaran agar tidak terlewat dalam pendataan.
Baca Juga: Bansos Susulan Tahap 3 Cair 27 Oktober 2026, Ini Bukti Pencairannya
Potensi Efisiensi Anggaran Puluhan Triliun Rupiah
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menilai digitalisasi bansos berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah.
Sistem ini diharapkan mengurangi kesalahan penyaluran, baik kepada masyarakat yang tidak berhak maupun terlewatnya warga yang sebenarnya layak menerima bantuan.
Kepala Bakom, Muhammad Qodari, menyebut digitalisasi program PKH dan BPNT berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Kenapa Pendamping PKH Tidak Selalu Tahu Bansos Sudah Cair? Ini Penjelasannya
Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, potensi efisiensi dari digitalisasi berbagai program perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun.
Angka tersebut masih berupa proyeksi, bukan penghematan yang sudah direalisasikan.
Bisa Diperluas ke Subsidi BBM, Listrik, dan Gas
Uji coba Perlinsos Digital pada program PKH dan BPNT menjadi langkah awal pembangunan sistem digital perlindungan sosial.
Baca Juga: Dua Cara Cek Pencairan Bansos Tahap 4 2026 Tanpa Bolak-Balik ke ATM
Jika terbukti meningkatkan ketepatan sasaran, sistem ini berpeluang diperluas ke subsidi BBM, listrik, gas, dan program bantuan lainnya.
Namun, perluasan tersebut masih bergantung pada hasil uji coba dan kebijakan pemerintah.
Melalui Perlinsos Digital, pemerintah berupaya memperbaiki pendataan dan penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Masyarakat yang merasa membutuhkan dapat mendaftar, tetapi tetap perlu menunggu hasil verifikasi data sebelum dinyatakan berhak menerima bantuan.***
Editor : Eli Kustiyawati