MEGAMENDUNG-RADAR BOGOR, Sejumlah kepala desa (kades) se-Indonesia, termasuk beberapa kades di Bogor mengancam menurunkan suara partai pimpinan DPR RI, Puan Maharani, yaitu PDIP, akibat adanya dugaan kepentingan dari pimpinan Puan, yang menghambat disahkannya revisi Undang-Undang Desa.
Salah satu kades di Bogor mengungkapkan, mereka yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia (Apdesi) mengancam, jika hal tersebut benar adanya.
Baca juga: Kades Megamendung Bogor Ikut Koar-Koar di Senayan, Lagi-Lagi Minta Alokasi Duit dan Masa Jabatan
Kades di Bogor itu, adalah Kades Megamendung, Kecamatan Megamendung, Duduh Manduh. Dia mengatakan, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan, dan berjanji untuk memprioritaskan pengesahan revisi UU Desa.
"Dengan tidak hadirnya bu Puan dan tidak menjawab tuntutan kawan-kawan kepala desa ini, jadi terang benderang, bahwa ini yang menghambat," ucapnya usai mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1/2024) lalu.
Padahal, kata dia, semua fraksi partai di DPR RI telah menyetujui untuk mengesahkan revisi UU Desa. Namun sampai masa sidang sekarang ini, DPR juga belum mengundang pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk membahas di badan legislasi.
"Cuman kelihatannya ini ada kepentingan dari PDIP pimpinan DPR yang masih mengulur-ngulur, sebetulnya draftnya sudah disepakati semuanya," kata Kades di Bogor itu.
Dengan demikian, para kepala desa menyatakan akan ada konsekuensi bagi pimpinan DPR RI jika benar dengan sengaja menghambat pengesahan revisi UU Desa.
"Secara politis kedudukan PDIP mungkin menurun, akan terjadi perubahan komposisi, yang tadinya bisa menang, mungkin tidak menang," tegas Duduh.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Bogor Tini Prihatini menuturkan, ada sebanyak 30 kepala desa yang datang ke Senayan, Jakarta untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan revisi UU Desa sebelum pelaksanaan pemilu.
Baca juga: Kiprah Caleg PDIP Johan Pakpahan, Konsisten Bela Kaum Lemah
Dia bersama para kades, termasuk Kades di Bogor yang hadir mengaku kecewa. Sebab, sebelumnya telah dijanjikan agar revisi UU Desa diisahkan, namun sampai hari ini DPR RI belum juga mengesahkan.
"Semua kades termasuk kades di Bogor ya kecewa, kemarin sudah ada janji manis dengan menjanjikan revisi UU Desa Nomor 6 ini segera disahkan. Makanya kita menggelar aksi untuk meminta segera disahkan," tandasnya.(cok)
Penulis: Septi
Editor: Rany Puspitasari
Editor : Rany Sinaga