CIBINONG-RADAR BOGOR, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin menyebutkan, ada sebanyak 488 TPS rawan di Kabupaten Bogor.
TPS rawan ini didasarkan pada sejumlah variabel.
"TPS rawan karena alasan kendala jaringan listrik, internet, pindah pemilih, hingga berada di dalam lapas teroris," ungkapnya, Senin (13/2/2024).
Ia menjelaskan, variabel yang mengindikasikan TPS rawan, yaitu yang berkaitan dengan pemilih tambahan atau pindah memilih, TPS kendala akses pemilih disabilitas, TPS terkendala jaringan listrik, TPS terkendala jaringan internet, TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan atau Tim kampanye, TPS sulit dijangkau dan TPS di kawasan rawan bencana.
"Secara rinci 488 TPS rawan yakin, 14 TPS rawan karena terkendala akses diabilitas, 6 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPK Tinggi, 32 TPS yang terkendala listrik/penerangan, 289 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS," ungkapnya
Selain itu, kata dia, ada juga 74 TPS yang berada di dekat posko pemenangan atau rumah tim kampanye peserta pemilu.
Serta ada 12 TPS yang sulit dijangkau dan 61 TPS di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor atau gempa.
Burhanudin juga menambahkan, TPS di Lapas khusus Teroris Gunung Sindur dan Citereup juga masuk kategori TPS rawan.
Khusus di Lapas Gunung Sindur, akan di sediakan kotak suara keliling dari wilayah sekitar yang akan masuk ke dalam lapas.
"Terhadap data TPS rawan di, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di
antaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Ia juga menegaskan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS. Dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, pihaknya juga telah meminta kepada KPU agar PPS dan KPPS di TPS yang dikategorikan rawan dilakukan antisipasi.
Dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk pencegahan terhadap potensi gangguan di TPS rawan.
"Merekomendasikan KPU juga untuk memantau TPS rawan, melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat," ungkapnya. (rp1)
Penulis: Fikri
Editor: Rany Puspitasari
Editor : Rany Sinaga