CIBINONG-RADAR BOGOR, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menjelaskan capaian penyaluran bansos 2024 di Kabupaten Bogor.
Penyaluran bansos itu dia sampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama jajaran pejabat Kementerian Sosial, dan BNPB RI di Gedung Serbaguna I Setda, Cibinong pada Selasa (26/3/24).
Ia mengatakan, di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis penyaluran bansos.
Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari APBN, yang mana pada tahun 2023 sampai pada tahap keempat telah diberikan kepada 130.163 keluarga penerima manfaat.
Kedua program bantuan iuran atau PBI JKN BPJS Kesehatan, melalui dana APBN yang diberikan kepada 1.675.985 jiwa.
Lalu ketiga, adalah program sembako yang dananya berasal dari APBN untuk periode Januari sampai dengan Maret 2024.
Baca juga: Demi Bansos Beras, Ratusan Warga Kota Bogor Rela Antre Panjang di Kantor Pos
"Keempat adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau PUPB yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor yang diberikan kepada 523.081 jiwa untuk periode Februari 2024 dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor," terang Pj. Bupati Bogor.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menerangkan, ini merupakan tindak lanjut penanganan sosial pemerintah.
Sebelumnya, mereka telah menyetujui usulan anggaran penanganan sosial di Kementerian Sosial sebesar Rp79 Triliun dan anggaran Bansos lebih dari Rp400 Triliun.
"Komisi VIII bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial punya kewajiban untuk menangani 10 juta keluarga PKH, sementara di bantuan pangan sembako kepada 18 juta keluarga untuk mendorong keluar dari kemiskinan menuju masyarakat sejahtera," bebernya.
Menurut dia, ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bogor, terutama masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, yang harus menerima penyaluran bansos.
"Agar penanganan dan mitigasi bencananya lebih optimal, termasuk penyaluran bansos, melalui kolaborasi dan sinergi antara BNPB, Komisi VIII, Kemsos dan Pemerintah Kabupaten Bogor," harapnya. (rp1)
Penulis: Fikri
Editor: Rany Puspitasari
Editor : Rany Sinaga