RADAR BOGOR - Ratusan bidang tanah di Kawasan Puncak Bogor dikuasai turis Timur Tengah. Mereka membeli tanah tersebut dari warga berdasarkan kesepakatan.
Kepala UPT Penataan Bangunan wilayah II Ciawi, Agung Tarmedi mengatakan, tanah yang dibeli oleh para turis timur tengah itu disebut oleh warga setempat sebagai Tanah Amanah.
"Memang kabar ini sudah beredar di kalangan masyarakat Puncak, terutama di Cisarua. Mereka warga Timur Tengah datang dan membeli tanah dalam bentuk rumah, villa dan lainnya," ungkapnya, Selasa (30/4/2024).
Agung sendiri mengetahui hal tersebut saat pernah menjadi pengawas bangunan di wilayah Cisarua. Berdasarkan informasi yang dia terima, ada ratusan bidang tanah amanah yang telah dibeli oleh para turis Timur Tengah.
"Paling banyak ditemukan di wilayah Tugu Selatan, tapi para turis itu tidak tinggal di sana, jadi hanya sewaktu-waktu ketika berlibur ke Puncak, mereka mengisi tempat yang sudah mereka beli," jelasnya.
Meski begitu, lanjut Agung, secara aturan belum ditemukan adanya pelanggaran dalam jual beli tanah tersebut. Sebab, tanah amanah tersebut masih tercatat sebagai milik warga lokal.
"Mungkin mereka ada perjanjian lain di luar dari perjanjian yang dibuat PPAT atau Notaris, yang pasti tanah tersebut masih milik atas nama warga lokal," tukasnya.
Sementara saat dikonfirmasi, Camat Cisarua, Heri Risnandar mengaku tidak pernah menerima laporan adanya transaksi jual beli tanah di Puncak yang dilakukan warga lokal dengan WNA.
Namun begitu, pihaknya juga mengaku kesulitan dalam mengawasi keberadaan baik turis, imigran, maupun pencari suaka.
"Kalau transaksi jual belinya selama ini ke kita tidak ada laporan, apakah mereka menyewa satu tahun, atau memang sudah dibeli," tuturnya.
Heri tidak memungkiri, warga lokal khususnya di Cisarua menyambut baik kehadiran WNA. Terlebih, sebagian warga juga mendapat keuntungan dengan kegiatan pariwisata yang dilakukan WNA.
Namun terkait tanah amanah, pihaknya perlu informasi yang lebih dalam. Apalagi, banyak tanah di Kawasan Puncak yang juga dimiliki warga luar Bogor.
"Sampai kecamatan tidak ada datanya, entah di desa tercatat atau tidak, kalau pun ada transaksi, bisa jadi tidak ke kami," tukasnya.(cok)
Editor : Yosep Awaludin