RADAR BOGOR, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, menyebut cakupan layanan kepada pelanggan mencapai 62,08 persen dari seluruh rumah tangga di Kota Bogor, atau sekitar 178.000 pelanggan.
Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf mengatakan, saat ini Perumda Tirta Pakuan memanfaatkan air baku dari dua sungai besar, yakni Sungai Cisadane dan Ciliwung.
Rincianya dari Sungai Cisadane sebanyak 2.100 liter per detik dan Sungai Ciliwung sebanyak 300 liter per detik.
“Sebanyak 178.000 rumah yang memiliki sambungan air bersih dari Perumda Tirta Pakuan, tersebar di tujuh zona pelayanan dengan total produksi air 2.631 liter per detik,” kata Ardani Yusuf kepada Radar Bogor, Senin (13/5/2024).
Tak hanya dua sungai besar, Perumda Tirta Pakuan juga memanfaatkan beberapa mata air dan anak sungai.
Disisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Bogor menargetkan 100 persen rumah tangga di Kota Bogor, dapat mengkonsumsi air bersih melalui perpipaan.
Dalam hal ini, Pemkot Bogor mengandalkan Perumda Tirta Pakuan untuk melayani seluruh warga Kota Bogor.
Kepala Bapperinda Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan, fenomena El Nino tahun lalu sempat berdampak pada kualitas air yang diolah Perumda Tirta Pakuan.
Di mana, hal itu terjadi saat peralihan dari musim kemarau panjang ke musim hujan.
“Pada hulu Sungai Ciliwung dan Cisadane, tumbuhan yang terdampak kemarau panjang mengalami pembusukan dan terbawa hujan besar. Alhasil, air yang dihasilkan menjadi bau dan kurang nyaman untuk digunakan,” terang Rudi.
Masih kata dia, Perumda Tirta Pakuan pun mengantisipasinya dengan menambah pembubuhan disinfektan dengan jumlah yang sedikit lebih tinggi dari biasanya.
Lantaran di dalam sungai yang menjadi andalan air baku terdapat banyak tumbuhan busuk.
“Pelanggan Kota Bogor 178.000 sambungan rumah tersebar di tujuh zona pelayanan. Target yang disusun Bapperida Kota Bogor, disepakati bahwa 100 persen dilayani perpipaan," ucapnya.
"Jadi istilahnya dulu ada perpipaan dan non perpipaan. Kalau perpipaan dengan perumda, untuk non melalui PUPR melalui pansima. Namun, disepakati karena banyak bantuan dari pusat melalui PUPR yang diserahkan ke masyarakat, kadang pengelolaannya tidak jalan. Disepakati, ke depan 100 persen dari perpipaan atau perumda,” tandas Rudi Mashudi.(ded)
Editor : Alpin.