RADAR BOGOR, Anggota DPR RI, Mulyadi meminta agar Kementrian Perhubungan (Kemenhub) turun tangan mengatasi praktik pungutan liar (Pungli) di kantong parkir truk tambang di perbatasan Kecamatan Tenjo dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Kepada Radar Bogor, Mulyadi memaparkan, pihaknya sudah meminta agar Kementrian Perhubungan hadir mengintervensi permasalahan di Parung Panjang.
Termasuk kasus pungli di kantong parkir truk tambang yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
"Hal ini (pungli) sudah saya sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perhubungan," katanya kepada Radar Bogor, Kamis (6/6/2024).
Dalam rapat bersama Menteri Perhubungan, Mulyadi meminta agar Dirjen Perhubungan memanggil Kepala Dinas Perhubungan Jawa barat.
Apalagi, kata politisi Gerindra ini, permasalahan di Parung Panjang seperti ada pembiaran.
"Supaya ada intervensi dari pusat. Bisa dipanggil juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Kata dia, masyarakat Parung Panjang sudah sangat menderita dengan keberadaan truk tambang. Mulai dari jalan yang rusak, antrean truk tambang di jalan dan juga kemacetan.
"Masyarakat tersiksa dengan jalan rusak, truk memanjang seperti kereta, tidak ada rambu lalulintas. Tidak ada petugas sama sekali. Saya merasakan langsung saat ke sana," tuturnya.
Mulydi mengajak Kemenhub dan BPTJ bersama turun ke Parung Panjang untuk melihat dan merasakan langsung dampaknya.(all)
Editor : Alpin.