RADAR BOGOR, Krisis air bersih yang terjadi di sejumlah kampung Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menjadi keprihatinan warga Puncak.
Pasalnya, kawasan Puncak khususnya Cisarua dikenal sebagai daerah resapan air. Ironisnya, warga di sana justru mengalami krisis air bersih.
Tokoh masyarakat Puncak, Dede Rahmat mengaku tidak terkejut dengan kejadian itu.
Bahkan, dia memprediksi bahwa krisis air bersih juga akan semakin luas dampak dari masifnya alih fungsi lahan di Kawasan Puncak.
"Tidak bisa dipungkiri semakin tahun alam Puncak kini semakin mengalami kerusakan, lahan-lahan resapan air kini berubah menjadi bangunan," ucapnya kepada Radar Bogor, Minggu (9/6/2024).
Anggota Karukunan Wargi Puncak (KWP) itu pun menyoroti lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang diobral secara bebas oleh pengusaha-pengusaha pariwisata.
Berdasarkan pencatatannya, saat ini ada 33 perusahaan yang mengeksploitasi seluas 250 hektare lahan PTPN.
"Berapa banyak pohon-pohon yang telah ditebang, berapa lahan yang tadinya kawasan hijau kini ditutup bangunan-bangunan. Sehingga wajar kalau kekeringan mulai terjadi di Kawasan Puncak," tegas Dede Rahmat.
Sementara, lanjut dia, produk-produk hukum mengenai penataan kawasan Puncak, baik dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, menurutnya tidak dijalankan secara utuh oleh para pemangku kebijakan.
Dia berharap, persoalan krisis air bersih di wilayah Puncak ini tidak dianggap remeh. Khususnya bagi pemerintah daerah yang selama ini mengeluarkan perizinan bangunan di Kawasan Puncak.
Sebelumnya, sebanyak 194 KK atau 885 jiwa di dua kampung di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua terdampak krisis air bersih.
Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, laporan krisis air bersih mulai ditemukan dalam beberaha hari terakhir.
"Dikarenakan intensitas hujan yang menurun di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya," tandasnya.(cok)
Editor : Alpin.