RADAR BOGOR - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi di Kota Bogor kembali menjadi sorotan banyak pihak. Tak terkecuali bagi aktivis mahasiswa.
Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga Muhammad Azrin ikut angkat bicara mengenai kekisruhan PPDB SMA di Kota Bogor.
Menurutnya, fenomena PPDB SMA di Kota Bogor sangatlah memprihatinkan.
Sebab ia melihat, penyelenggaraan PPDB SMA banyak diwarnai dengan perilaku-perilaku koruptif baik dari pihak sekolah, aparat pemerintah, maupun orang tua siswa.
Padahal kondisi itu, baginya sangat bertentangan dengan esensi pendidikan yang semestinya mampu menumbuhkan.
Juga memberikan contoh nilai-nilai integeritas dan kejujuran bagi peserta didik.
Ia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi dikarenakan minimnya keberpihakan anggaran untuk pendidikan.
Khususnya untuk pemerataan pembangunan gedung sekolah di Kota Bogor.
"Akar dari permasalahan PPDB SMA jalur zonasi adalah kurangnya jumlah sekolah yang tersedia dan kualitas sekolah yang tidak setara," kata dia.
"Selagi jumlah bangku sekolah tidak ditambah, PPDB zonasi akan terus menuai masalah," tambah dia.
Azrin menekankan kepada pemerintah untuk melakukan kemitraan dengan sekolah swasta.
Hal itu penting menurutnya, agar para siswa yang tak tertampung di sekolah negeri bisa mendapatkan sekolah terdekat di wilayahnya.
Pemkot Bogor, lanjut dia, perlu memberikan jaminan kepada anak-anak yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri.
Agar dapat ditampung di sekolah swasta dengan biaya pemerintah.
Kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta, menurutnya menjadi salah satu solusi agar anak-anak kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.
"Dan masuk sekolah swasta dapat difasilitasi agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas," terang Azrin.
Dirinya mengatakan, kemitraan pemerintah dan swasta dalam bidang pendidikan sudah banyak dipraktikkan di banyak negara.
Seperti Australia, Filipina, dan India.
Partisipasi swasta sangat signifikan dalam mewujudkan akses pendidikan berkualitas dan merata.
Tidak hanya masalah jumlah sekolah, bagi Azrin permasalahan pendidikan yang lain.
Sperti tenaga pendidik dan sarana prasana pun masih jadi persoalan yang harus segera diselesaikan secara komprehensif oleh pemerintah.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga