RADAR BOGOR, Penertiban lapak PKL dan bangunan liar di Jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menuai perhatian sejumlah pihak termasuk akademisi.
Peneliti Senior Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, Prof Ernan Rustiadi menyebut ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemkab Bogor.
“Memang saya melihat ini upaya Pemkab Bogor dalam menata kawasan Puncak, namun harus juga memperhatikan aspek sosial di sana,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Rabu (26/6/2024).
Ernan menyadari, penertiban yang dilakukan Pemkab Bogor pasti melalui tahapan panjang mulai dari perencanaan, sosialisasi hingga eksekusi.
Namun demikian, kata dia, acap kali adanya pembiaran yang berlarut-larut terhadap pedagang yang mendirikan usahanya di lahan yang dilarang.
“Terlebih pedagang yang sudah lama mendirikan usahanya di sana, tentu Pemkab Bogor harus punya roadmap agar bagaimana ekonomi masyarakat tetap berjalan,” paparnya.
Sehingga, lanjut Ernan, pedagang tidak merasa terusir dari tempatnya menggantungkan hidup.
Sementara Rest Area Gunung Mas juga harus bisa menjadi tempat yang lebih baik bagi pedagang dari sisi pedagang.
Di sisi lain, Pemkab Bogor juga harus adil dalam menata kawasan Puncak. Bukan hanya menertibkan pedagang kecil, namun tegas dalam mengawasi pengusaha besar yang berada di Puncak.
“Hal itu tentu sensitif bagi para pedagang, bagaimana Pemkab Bogor tegas menindak tidak hanya ke bawah, namun juga ke atas,” terang Ernan.
Terlepas itu semua, dia mendukung upaya Pemkab Bogor dalam menata Kawasan Puncak. Dengan harapan kebijakan itu tidak hanya bersifat sporadis, namun juga berkelanjutan.
“Jangan sampai ini kebijakan sporadis, namun pemda sudah punya semacam roadmap, rancangan berkelanjutan, tahap selanjutnya seperti apa,” tandasnya.(cok)
Editor : Alpin.