RADAR BOGOR - Sejumlah langkah serius tengah disusun Pemerintah Kota Bogor untuk menangani dan mencegah merebaknya kasus game online terlarang.
Hal ini menyusul pernyataan Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto yang menyebut bahwa Kota Bogor, khususnya Kecamatan Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah dengan transaksi game online terlarang terbanyak se-Indonesia.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan pihaknya sudah menindak lanjuti kasus game online terlarang itu dengan berkoordinasi bersama internalnya dan melayangkan surat ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Kemarin sudah disusun (surat ke PPATK), mungkin hari ini kami tanda tangani. Karena perlu ada revisi kemarin. Tapi yang pasti data yang disampaikan oleh Pak Menko itu statement resmi. Kami harus pandang itu sebagai data yang sudah pasti. Kami sikapi saja bahwa itu angkanya besar dan menonjol. Mau urutan ke berapa pun pasti kami tangani," ujarnya saat ditemui Radar Bogor, Kamis (27/6/2024).
Selain meminta data dan fakta yang pasti, pihaknya juga meminta informasi mengenai langkah-langkah kebijakan yang mesti dilakukan.
Meskipun di sisi lain pihaknya telah menyusun rencana secara paralel dalam penanganan game online terlarang di Kota Bogor.
Rencana itu yakni, pertama, berkoordinasi dengan internal Pemkot Bogor. Lalu, kedua, membuat surat edaran (SE) ke masyarakat, ASN, dan wartawan mengenai larangan game online tersebut.
Ketiga, membentuk Satgas dari internal Pemkot ysng melibatkan OPD terkait, baik langsung maupun tidak langsung.
Seperti Diskominfo, Disdukcapil, DP3A, Disdik, Inspektorat, Satpol PP, kecamatan sampai ke tingkat RW, koordinasi dengan Forkopimda, MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, ormas, asosiasi profesi dan lain-lain.
"Karena ranahnya ke arah pencegahan saat ini kami arahnya pencegahan agar tidak berlanjut dan bertambah terus yang terlibat dalam judol. Kalau urusan penegakkan hukum ada di aparat penegak hukum, urusan kebijakan pusat berkaitan dengan aplikasi sistem dan sebagainta itu ada di pusat yaknu Kemenkominfo," terang Hery.
Upaya pencegahan akan dilakukan Hery dengan melakukan sosialisasi masif dan advokasi ke semua pihak mulai dari masyarakat, wartawan, hingga ASN. Sebab ia khawatir maraknya game online terlarang berpengaruh pada tingkat ekonomi di Kota Bogor.
"Jangan-jangan ini yang menurunkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat turun, akhirnya ke inflasi dan sebagainya. Kalau jumlahnya masif yang seharusnya belanja konsumsi sehingga harga terjaga stabil, tapi malah judol akhirnya malah berpengaruh ke ekonomi kota," tuturnya. (fat)
Editor : Yosep Awaludin