RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Puncak, pekan lalu. Akan tetapi, upaya persuasif tetap harus digalang kepada para pedagang tersebut.
Hal itu diungkapkan Pengamat Perencanaan Wilayah dan Kota, Umar Mansyur. Ia menilai, upaya penertiban tersebut merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk mempertahankan ikon wisata Kabupaten Bogor.
Umar mengakui, proses relokasi PKL tentu tidak mudah bagi para pedagang. Lantaran sebagian dari mereka sudah memiliki pelanggan tetap.
Baca Juga: Keluhan Pedagang dan Pengunjung Rest Area Gunung Mas, Mulai Dari Parkir Hingga Minim Lampu
"Tapi kalau mau jujur, ya memang harus dengan sistem rest area. Jadi tidak semua bagian jalan itu harus ada PKL, karena bisa jadi menimbulkan kecelakaan juga kalau ada keramaian di semua titik," jelas Umar, dikonfirmasi Radar Bogor, Selasa (2/7).
Selain itu, kondisi PKL yang ada selama ini menggunakan lahan yang rawan tergerus longsor. Jika dipakai terus-menerus, bisa jadi mengundang bencana.
Menurut Ketua Prodi S2 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pakuan (Unpak) Bogor ini, munculnya ratusan PKL di sepanjang jalur Puncak membuat tata ruangnya menjadi amburadul. Bukan hanya PKL yang menyumbangkan kondisi kumuh itu, termasuk bangunan villa pada daerah resapan air.
Berkumpulnya pedagang di satu titik rest area bakal memudahkan penataan kawasan Puncak lebih baik. Namun, pemerintah juga harus terus duduk bareng dengan para pedagang yang ada di dalam rest area Puncak.
"Saya rasa apabila masyarakat mempunyai kedekatan yang baik dengan pemerintah atau aparat, insyaallah akan berangsur baik. Karena semua harus berproses. Edukasi itu harus terus dilakukan secara berkesinambungan, meski sudah direlokasi," tekannya.
Baca Juga: Ini Upaya Pemkab Dalam Mengatasi Getok Harga di Rest Area Puncak, Asmawa: Kita Lakukan Pengawasan!
Umar pun meminta agar Pemerintah menjalin keterbukaan dengan para pedagang. Mulai dari pengelolaan rest area hingga fasilitas yang tersedia.
Karena, menurutnya, relokasi PKL di kawasan Puncak memang harus berfokus pada kesejahteraan para pedagang yang sudah rela untuk dipindahkan.
"Proses pemindahan PKL merupakan bagian dari partisipasi publik, yang ujungnya harus memberdayakan para PKL," tungkasnya.(cr1)
Editor : Muhammad Ruri Ariatullah