BOGOR-RADAR BOGOR, Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan yang ada di Kota Bogor ke depan tidak akan lagi mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat.
Hal itu menyusul adanya kebijakan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang meminta agar pelaksanaan program BTS Transpakuan Bogor tidak lagi dikelola Pemerintah Pusat melalui APBN.
Dengan begitu, program BTS Transpakuan akan dialihkan dan dipegang oleh Pemerintah Kota.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan pengalihan itu akan dimulai pada Bulan Januari 2025 mendatang.
Pada momen itu seluruh koridor Biskita Transpakuan seluruhnya akan dipegang pengelolaannya secara mandiri oleh Pemkot Bogor.
"Pengalihan ini tidak mudah. Ada banyak aspek dari sistem pendanaan, pengelolaan, ada operator, penyedia layanan, ada yang punya bisnya, dan sebagainya," terang dia saat ditemui Radar Bogor, Rabu (3/7/2024).
Pembahasan persiapan mengenai pengalihan program ini akan dibahas oleh Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor. Syarifah menyebut, hal itu akan dirapatkan dalam pembahasan anggaran 2025.
"Akan kami sampaikan, supaya mendapat dukungan. Karena masyarakat sudah nyaman dengan biskita jangan sampai ada perubahan yg menurun," ujar dia.
Pemkot Bogor juga berencana mengatur regulasi terkait peralihan tersebut terlebih dahulu dengan menduplikasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar.
"Pemprov sudah lebih dulu melaksanakan ini, mereka sudah mengambil alih 2 dari 5 koridor. Kami belajar bagaimana proses pengalihan terutama mengenai aturan dan dasar yan harus disiapkan. Kalau dari mereka ada Peraturan Gubernur. Berarti nanti kami duplikasi lewat Peraturan Wali Kota," jelas Syarifah.
Ia mengatakan anggaran pengelolaan Biskita ke depan akan disimpan di pos Belanja Layanan sebab dinilai lebih mudah.
Meski waktu yang tersisa hanya 6 hulan saja, Syarifah berjanji akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian apabila disetujui pihaknha akan langsung mengadakan e-katalog untuk bagian operator.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga