RADAR BOGOR-Rencana Pemerintah Pusat mengalihkan pengelolaan Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan ke daerah pada 2025, dianggap memberatkan oleh Pemerintah Kota Bogor.
Wacana peralihan pengelolaan Biskits ini pun diharapkan Pemkot Bogor untuk ditunda sementara hingga 2026.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan, pengalihan pengelolaan mestinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Sebab menurut dia Pemkot Bogor mesti mengeluarkan anggaran besar dalam pengelolaan Biskita Transpakuan.
"Kalau total untuk eksisting yang sedang berjalan saja Rp50 miliar lebih. Berarti kami harus handle Rp50 miliar dengan APBD. Berat," ujarnya saat ditemui Radar Bogor di Balai Kota Bogor, Rabu (3/7/2024).
Terlebih kemampuan keuangan Kota Bogor menurut Hery saat ini masih belum cukup kuat dan dihadapkan dengan pendapatan yang selalu tidak tercapai.
"Khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ada piutang yang belum tertagihkan, sehingga otomatis itu berat ke struktur anggaran kita. Ini akan kami terus tagih kepada karena lumayan besar lebih dari Rp100 miliar. Itu menjadi beban terus kepada buku pendapatan dan APBD kita," bebernya.
Oleh karena itu, Hery menyebut pihaknya akan berupaya meminta Pemerintah Pusat untuk mengundur proses peralihan hingga tahun 2026 mendatang. Ia juga berharap agar peralihan dilakukan bertahap, tidak sekaligus.
Dirinya ingin Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kebijakan itu secara mendadak dan tetap memberikan subsidi pada program Biskita Transpakuan. (fat)
Editor : Yosep Awaludin