RADAR BOGOR, Penertiban PKL di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, masih menjadi pembahasan hangat baik di pemerintahan dan masyarakat.
Nasib ratusan pedagang yang biasa jadi PKL, kini dipertaruhkan setelah direlokasi ke Rest Area Gunung Mas Puncak.
Pemerhati Lingkungan, Sunyoto mengatakan, kondisi pedagang yang mengisi kios-kios di rest area tersebut sejatinya belum terjamin secara ekonomi.
"Akibat konsep bangunan yang salah, menjadikan pusing semua pihak. Pedagang juga tidak merasa hidup di sana. Diberi gratis juga hanya sebagian yang mau," ungkapnya saat dihubungi Radar Bogor, Kamis (4/6/2024).
Menurutnya, jika semua kios Rest Area Gunung Mas terisi sesuai keinginan pemerintah, maka diperlukan perputaran uang yang cukup besar.
Untuk satu pedagang, harus mendapat omzet kotor minimal Rp 500 ribu perhari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dikalikan sekitar 500 pedagang, maka diperlukan perputaran uang sekitar Rp 250 juta perhari.
"Mungkinkah itu? Rasanya berat sekali. Idealnya dengan tatanan seperti itu, jumlah pedagangnya cukup 250. Selebihnya harus dicarikan tempat lain," kata Sunyoto.
Di sisi lain, lanjutnya, rasa keadilan masih menjadi pertanyaan dalam penataan Puncak.
Sebab, pembongkaran hanya dilakukan terhadap para PKL, sementara pelanggar lingkungan, peraturan daerah dan undang-undang lainnya masih kokoh di Kawasan Puncak.
"Komunitas pedagang harus diberikan ruang yang sama untuk bisa mendapatkan kerja sama operasional (KSO) lahan negara, agar mereka bisa sejajar dengan para pemilik modal besar," sarannya.
Terlebih, masih Sunyoto, persoalan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari masifnya pembangunan di Kawasan Puncak. Bagaimana lahan-lahan hijau kini berubah menjadi tumpukan beton dan besi.
"Pemerintah harus mau memberi ruang duduk bersama dengan PKL untuk solusi terbaiknya. Agar mereka juga merasa diorangkan. Jangan biarkan mereka bingung dan menyimpan dendam," tukasnya.(cok)
Editor : Alpin.