RADAR BOGOR - Beban anggaran yang terlampau besar, tampaknya akan menjadi batu halangan bagi Pemkot Bogor dalam mengelola Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan.
Kebutuhan anggaran Biskita Transpakuan yang diperkirakan bisa mencapai Rp50 miliar itu, kemungkinan tak mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku khawatir, kebutuhan anggaran Biskita Transpakuan tidak dapat tertutupi seluruhnya oleh APBD Kota Bogor.
Terlebih menurut dia terdapat sejumlah kebutuhan lain seperti armada sampah, pembangunan sekolah, hingga penyelesaian stunting.
"Kalau lihat dari postur anggaran, saya agak khawatir ini tidak tertutupi semua. Memang harus dipilih pola kebijakan anggarannya yang harus pas sekali," ujarnya saat ditemui Radar Bogor, Sabtu (13/7/2024).
Ia menyebut, Pemkot Bogor mesti cerdik menyusun anggaran tahun 2025 mendatang.
Sebab menurutnya transportasi juga termasuk pada hal prioritas yang boleh luput dari kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Pemkot Bogor untuk menggandeng swasta agar dapat menangani kebutuhan anggaran tersebut.
Atang mendorong Pemkot Bogor segera mencari terobosan skenario kerja sama yang akan dijalin.
"Selama masih bisa menggandeng swasta untuk kemudian membangun itu semua, saya kira ini relevan dan bukan tidak mungkin. Karena hari ini semua orang butuh pasar warga Kota Bogor," ucap Atang.
Ia meminta Pemkot Bogor untuk sementara tidak lagi membangun jalur pedestrian, taman kota, Alun-alun dan mulai mengalihkan anggaran pada kebutuhan mendesak.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga