RADAR BOGOR, Pemerintah Kota Bogor hingga saat ini belum menentukan lembaga atau instansi yang akan mengelola Program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan.
Penentuan kebijakan pengelolaan Biskita Trans Pakuan ini masih dalam proses pengkajian.
Pemkot Bogor, masih menimbang-nimbang apakah keputusan pengelolaan Biskita Trans Pakuan ini diberikan secara penugasan atau melalui proses beauty contest.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di IPB Internasional Convention Center (IICC) pada Senin (15/7/2024).
Sekda mengatakan, Perumda Transportasi Pakuan (BUMD milik Kota Bogor di bidang transportasi) belum tentu menjadi pihak yang akan mengelola program ini.
Sebab, apabila mesti melalui proses beauty contest, maka PTP mesti bersaing dengan pihak lain.
"Akan kami kaji apakah penugasan atau beauty contest. Kalau penugasan berarti (ditunjuk) langsung dari kami. Kalau beauty contest dulu PTP akan bersaing dengan operator lainnya untuk pengelolaan," ujarnya kepada Radar Bogor.
Syarifah menjelaskan, terdapat 2 opsi pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan pasca penyerahan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2025 mendatang.
Pertama yakni dengan subsidi melalui APBD, sehingga sejak awal kebutuhan pendapatan biaya akan dihitung dan menjadi beban Pemerintah.
Atau opsi kedua yakni konsep yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yaitu biaya penyelenggaraan transportasi.
"Kalau yang dilakukan Provinsi Jabar yaitu biaya penyelenggaraan transportasi. Tidak dihitung subsidi, pokoknya biayanya berapa itu dibiayai APBD ditempatkan di Dishub. Kalau ada pendapatan iklan atau tarif, masuk ke ke kas pendapatan daerah lain-lain," jelasnya.
Syarifah menyebut hal itu juga masih dalam pembahasan Pemkot Bogor bersama DPRD. Namun ia memastikan tidak ada peningkatan tarif Biskita Transpakuan pasca peralihan tersebut.
"Tarif ongkos sebetulnya Rp 8 ribu. Tapi kami kasih 4 ribu. Jadi ada subsidi. Itu tidak mungkin kami kembalikan ke awal. Makanya harus ada biaya dari pemerintah," ucap dia.(fat)
Editor : Alpin.