RADAR BOGOR - Aliansi buruh se-Kabupaten Bogor, lakukan aksi demonstrasi, Selasa (23/7/2024), di depan gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan membawa 6 poin tuntutan.
Aksi demo buruh Kabupaten Bogor tersebut diwarnai dengan pemasangan pamflet, berisi beberapa tuntutan.
Pemasangan pamflet tuntutan itu, dilakukan para buruh, di depan tembok gerbang masuk gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Mereka berharap para pejabat yang masuk kedalam gedung Pemerintah Daerah dapat membaca tuntutan tersebut
Dalam tuntutannya, para masa aksi meminta Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk ikut serta menolak Undang-Undang Tapera.
Bahkan para orator yang menyampaikan orasinya diatas mobil komando, menyebut Tapera adalah siangkatan dari “Tabungan Penderitaan Rakyat”.
“Kami meminta kepada Pj Bupati mempunyai suara yang sama yaitu menolak undang undang Tapera, karena undang undang tapera itu sangat menyengsarakan kaum buruh,” tutur Mujimin, Koordinator aksi.
Yang kedua, Mujimin menyampaikan bahwa aliansi buruh se-Kabupaten Bogor itu hingga saat ini tetap konsisten untuk menolak dengan keras, undang-undang Omnibus Law.
Karena menurutnya, aturan tersebut sudah memakan banyak korban terutama generasi pekerja.
“Generasi pekerja kedepan susah tidak ada lagi pekerja tetap, yang ada adalah pekerja kontrak, outsorsing, harian, borongan, sehingga masa depan buruh kedepan sepertinya sudah tidak dihargai lagi,” jelas Mujimin.
Tidak hanya itu, dalam tuntutan aksinya, Mujimin meminta pemerintah untuk menghentikan situs game online terlarang.
Menurut koordinator aksi itu, meski pemerintah sudah membuat satgas Cyber, tetapi itu hanya akan menghabiskan dana negara saja.
Mujimin beserta para aliansi buruh yang lain, juga membidik terkait kebijakan pemerintah mengenai impor.
Dia meminta pemerintah memperhatikan perusahaan lokal, karena mereka bagian dari korban kebijakan tersebut.
Mujimin menyebut, perusahaan lokal atau garmen, sedikit atau bahkan sulit sekali mendapatkan orderan, karena kalah persaingan.
“Harga jual dari impor sendiri dipermudah pajaknya, diperkceil, sehingga barang itu membludak di Indonesia dan mengalahkan produk yang ada,” paparnya.
Menurut Mujimin, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan memberangus teman pedagang yang ada di Kabupaten Bogor.
Koordinator aksi itu juga menyampaikan, demontrasi yang dilakukannya hari ini merupakan aksi lanjutan dari aksi myday sebelumnya.
Karena menurutnya, ada beberapa kesepakatan yang hingga hari ini belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Salah satunya adalah pembentukan satgas mengenai upah.
Saat itu, kata Mujimin, satgas tersebut akan diisi oleh, pihak pemerintah, ada dari perusahaan dan ada juga pihak dari pekerja.
“Dibentuk untuk mencari informasi informasi keterkaitan dengan upah yang dibawah SK Gubernur ini perlu ada tindakan dari PJ Bupati yang kemarin kita aksi myday,” tegasnya.
Dan yang terakhir, para aliansi buruh tersebut menuntut kesepakatan yang sudah dilakukan oleh pihaknya, mengenai pembuat sekretariat bersama (Sekber) yang beberapa hari lalu sudah dijanjikan oleh Pj Bupati Bogor.
“Tapi sampai saat ini tidak ada sama sekali kelanjutannya,” tegasnya pada Radar Bogor (23/7/2024).
Namun para masa aksi kecewa, karena Pj Bupati yang menjadi sasarannya sedang tidak dikantornya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga