RADAR BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor akhirnya menyetujui untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penetapan Raperda Pertanggujawaban APBD 2023 itu berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor pada Senin (22/7/2024).
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari menerangkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp2,96 triliun, atau 96,99 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,05 triliun.
Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp2,78 triliun, terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp180,37 miliar atau 6,47 persen.
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah TA 2023 mencapai Rp3,02 triliun, atau 95,41 persen dari anggaran sebesar Rp3,17 triliun. Ini mengalami kenaikan sebesar Rp42,66 miliar atau 1,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
“Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara Nasional capaian realisasi belanja sebesar 93,67 persen, sehingga apabila dibandingkan dengan capaian realisasi belanja secara nasional realisasi belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lebih tinggi,” ujarnya.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang sudah di audit Tahun Anggaran 2023 sebesar 54,25 miliar mengalami penurunan sebesar Rp107,10 miliar atau 66,38 persen bila dibandingkan dengan SILPA (Audit) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp161,35 miliar.
Hery menerangkan, Pemkot Bogor pada TA 2023 telah mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Anggaran Bidang Pendidikan pada TA 2023 mencapai Rp733,33 miliar atau 23,10 persen dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp711,77 miliar atau mencapai 22,42 persen dari total Belanja Daerah.
Kemudian, Anggaran Bidang Kesehatan pada TA 2023 mencapai Rp698,38 miliar atau 26,08 persen dari total Belanja Daerah diluar belanja gaji, dengan realisasi sebesar Rp693,36 miliar atau mencapai 25,76 persen dari total Belanja Daerah diluar gaji.
Selanjutnya, Anggaran Belanja Infrastruktur pada TA 2023 mencapai Rp575,96 miliar atau 65,11 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa, dengan realisasi sebesar Rp526,440 miliar atau mencapai 59,36 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada Daerah/Desa.
Di hadapan semua yang hadir, Hery menyampaikan laporan Keuangan Pemkot Bogor TA 2023 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kedelapan kalinya.
Ia mengatakan, Pencapaian ini tidak menghentikan langkah Pemerintah Kota Bogor untuk secara terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement) dalam reformasi birokrasi.
"Antara lain melalui digitalisasi sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pembinaan SDM pengelolanya,” sambungnya.
Dirinya mengatakan sampai dengan Tahun 2023 Pemkot Bogor telah merealisasikan Janji Politik Kepala Daerah melalui berbagai program. Pertama, Bogor Lancar berupa pembangunan jalan protokol alternatif, Pelebaran jembatan jalan Otto Iskandar Dinata.
Kedua, Program Bogor Merenah lewat lommba kebersihan, pembangunan ruang-ruang terbuka hijau publik, pembangunan trotoar dan jalur pedestrian.
Kemudian, Bogor Kasohor yakni pembangunan museum Pajajaran. Lalu keempat, Bogor Motekar berisi pelatihan UMKM, pelatihan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru, pelatihan digital marketing, fasilitasi perizinan dan sertifikasi bagi usaha mikro, coaching clinic koperasi, pendampingan fasilitator pengembangan e-Commerce.
Kelima, Bogor Samawa berupa beasiswa untuk mahasiswa, renovasi RTLH, insentif guru ngaji. Dan terakhir Abdi Bogor di antanya Program Bogor Anjang Sehat (Home Visit), pembangunan RSUD beserta Alat kesehatan, pembangunan sekolah terpadu kencana. (fat)
Editor : Yosep Awaludin