RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor tengah dipusingkan dengan beban anggaran senilai Rp58 miliar per tahun untuk meneruskan Program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan.
Ini imbas rencana pemindahan pengelolaan Program BTS Biskita Transpakuan dari BPTJ ke Pemkot Bogor yang dicanangkan terjadi pada tahun 2025 mendatang.
Menyikapi kondisi Biskita, Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya menyarankan agar Pemkot Bogor kembali membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian.
Langkah ini penting menurut dia, agar beban anggaran yang mesti dikeluarkan oleh Pemkot Bogor tidak terlalu berat.
Sebab dirinya memprediksi anggaran sebesar Rp58 miliar tidak akan disetujui oleh DPRD Kota Bogor.
"Untuk memastikan program ini berjalan Wali Kota itu harus komunikasi dengan Kementerian dan Pemprov. Duduk sama-sama dan membicarakan kebutuhan subsidi pertahunnya berapa. Lalu ada pembagian patungan dari Kementerian berapa, Pemprov berapa, Pemkot berapa," jelasnya kepada Radar Bogor, jumat (26/7/2024).
Bahkan jika diperlukan Bima juga menyarankan Pemkot Bogor agar turut menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi.
Misalnya pada pengadaan armada bus hingga iklan di halte.
"Kalau pun DPRD menyepakati (anggaran subsidi Rp58 miliar untuk Biskita), ini akan mengurangi infrastruktur lain. Ini terlalu besar, harus dibagi," tekan Bima.
Solusi pembagian anggaran subsidi ini menurutnya juga perlu dilakukan pada kabupaten dan kota lain di Jawa Barat yang menyelenggaralan program BTS tersebut.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga