RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten bogor baru-baru ini melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Puncak, Bogor.
PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu menjelaskan, penataan tersebut bertujuan untuk mencega parkir liar dan melancarkan arus lalu lintas di wilayah Puncak.
Bias akan kebijakan tersebut sangat meresahkan pedagan kaki lima karena tempat sudah lama dijadikan mata pencarian bagi warga.
Menurut salah satu pedagang, Karim, alasan pembokaran lapak di Puncak untuk mengurai kamacetan tak berdasarkan data di lapangan.
Karim, penduduk setempat, meminta pemerintah juga mempertimbangkan manfaat pedagang kaki lima. Ia mengatakan bahwa pedagang adalah garda terdepan apabila ada kejadian.
Karim memiliki satu lapak yang telah puluhan tahun berdiri. Dia pun pernah mencoba pinda ke Rest Area Gunung Mas dengan modal Rp300 ribu, cuman dapat Rp30.000 karena sistem dari rest area.
Penolakan juga disampaikan pedagang lainnya, Cucu Khodija. Dia, yang mengaku telah menjual kopi dan nasi goreng selama dua puluh tahun di Puncak, menerima surat pemberitahuan pembokaran sejak seminggu sebelum dieksekusi.
Husein usman selaku Ketua Umum HMI-MPO Laroiba Cibinong, Cabang Bogor, melihat kebijakan PJ Bubati Bogor tidak relevan karena tidak berdasar, sehingga dapat menyebabkan kurangnya pengasilan mata pencarian pedagang kaki lima.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab Bogor bertangung jawab melakukan pembinaan terhadap masyarakat terdampak.
Melakukan pemberdayaan berkelanjutan untuk memulikan perekonomian rakyat dan menyediakan tempat yang layak bagi pedagang yang terdampak penataan. (***)
Editor : Yosep Awaludin