RADAR BOGOR - Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kota Bogor kini semakin luas.
Dahulu pengguna Kartu Kredit Indonesia di Bogor terbatas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun sekarang seluruh OPD menggunakannya untuk belanja.
Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari saat melaunching penyerahan dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Kegiatan ini digelar Arch Hotel Bogor, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
"Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Bank Jabar Banten (BJB) melaunching KKI yang bisa digunakan untuk seluruh OPD Kota Bogor," katanya pada Rabu (7/8/2024).
Ia mengatakan penggunaan terbatas yang berubah menjadi seluruh OPD merupakan terobosan yang baik. Sebab penggunaan anggaran akan menjadi lebih efisien.
"Sekarang penggunaannya kepada seluruh OPD Kota Bogor jadi hari ini kita serahkan KKI ke semuanya," ujarnya.
Ia menjelaskan KKI ini menurutnya mampu mempercepat transaksi proses pembelanjaan pemerintah. Sehingga laporan keuangan akan semakin mudah dan lebih jelas apa saja yang dibelanjakan.
"Mudah-mudahan, bisa lebih cepat karena proses pembangunan daerahnya dalam pembayaran mudah lebih," ungkapnya.
Penggunaan KKI ini bisa lewat transaksi pembayaran dengan qris maupun lewat menggesekan kartu KKI. Ia memastikan pihaknya akan mengawasi penggunaan kartu ini agar tidak terjadi penyelewengan.
"Kartu KKI ini hanya digunakan untuk pembelian kebutuhan pemerintah bukan untuk kebtuhan pribadi," sebutnya.
Pemegang kartu ini adalah kepala OPD yang pemakaiannya akan melalui mekanisme yang berlaku. Sebab kartu hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan program belanja OPD tersebut.
"Jadi penggunaannya dilakukan lewat pengawasan ketat karena hanya kepala OPD yang bisa menggunakan atau memberi otorisasi untuk penggunaan," jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Denny Mulyadi mengungkapkan, menjelaskan penggunaan KKI di kota Bogor sejatinya sudah dilakukan sejak 2023 kemarin. Dalam perjalanannya hal itu terus disempurnakan sampai akhirnya diterapkan pada semua OPD.
"Saat pertama kali dipakai tahun 2023, pembayaran KKI hanya bisa dilakukan dengan cara Q-ris. Berbeda dengan sekarang ada kartu fisiknya jadi bisa digesek juga," ungkapnya.
Selain itu, jumlah limit transaksi juga kini ditambah. Sekarang limit sekali transaksi yaitu 10 juta untuk qris dan 50 juta untuk gesek kartu kredit. Serta jumlah transaksi yang dulu hanya batas 10 kali, kini sudah bisa lebih dari 10 kali.
"Jadi pelaporannya setiap akhir bulan, kita bayar ke Bank. pembayarannya dilakukan setiap masing-masing OPD," bebernya.
Adapun, Kepala Kantor Cabang (Kacab) Kota Bogor Heru Baharudin menyebutkan, kartu kredit ini mengatasnamakan instansi. Sehingga penagihannya akan masuk langsung ke instansi dan dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Setiap bulan ditagihkan dan dibayarkan dari APBD. Penggunaan KKI ini untuk BJB ada di Cilegon, di Bogor, di pemerintah provinsi. Tapi Bogor ini yang pertama menggunakan untuk seluruh OPD," bebernya.
Ia memastikan pengunaan dan pengawasan KKI inibakan lebih mudah. Sebab setiap bulan terdapat rincian belanja yang dihabiskan lewat pembelian menggunakan KKI tersebut.
"Setiap akhir bulan akan dicek apakah penggunaannya sesuai dengan peruntukan atau tidak. Bila ada yang tidak sesuai akan diminta untuk diganti sebab terjadi perbedaan alokasi anggaran dan penggunaannya," jelasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga