RADAR BOGOR - Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi memastikan akan terus mengawal aspirasi terkait berbagai persoalan di Puncak.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi saat mengikuti aksi sejuta tanda tangan menolak alih fungsi lahan kawasan Puncak di Simpang Gadog, Megamendung, Sabtu (10/8).
"Aksi yang digagas Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) dan Karukunan Wargi Puncak (KWP) ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan Puncak," ucap Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi.
Mulyadi mengaku masih menjadi bagian dari masyarakat Puncak yang perlu melindungi alamnya. Menurutnya, saat ini Puncak harus benar dijaga, bukan malah menjadi musibah di kemudian hari.
"Karena kebijakan dan orientasi pembangunan yang tidak ramah lingkungan, kerja sama yang tidak bijak, justru akan merusak Puncak," paparnya.
Selain mendukung aksi tersebut, Politisi Partai Gerindra itu juga akan memfasilitasi aspirasi warga Puncak di forum DPR RI.
Dia melihat, penyelesaian berbagi persoalan di Puncak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat harus ikut campur, karena ini terkait dengan BUMN. Kesepakatan bersama harus dicapai untuk menyelamatkan Puncak," paparnya.
Tidak hanya itu, Mulyadi juga mengusulkan agar adanya audit Puncak secara keseluruhan. Bukan hanya terkait alih fungsi lahan, namun juga persoalan lain seperti imigran, PKL, dan juga kemacetan yang merugikan masyarakat.
"Kita harus duduk bersama, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi agar Puncak hari ini tetap terjaga dan diwariskan kepada anak cucu kita. Pemerintah harus hadir, dan semoga perjuangan warga terus berlanjut mendapatkan hasil terbaik," tandasnya.(cok)
Editor : Rani Puspitasari Sinaga