Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Peringatan Untuk Warga Bogor, Kebocoran Data Rawan Terjadi, Disdukcapil Anjurkan Ini

Fikri Rahmat Utama • Selasa, 10 September 2024 | 19:24 WIB
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ganjar Gunawan memperlihatkan flyer pengumuman Aplikasi Prima Antri dikantor Disdukcapil Kota Bogor, Kamis(25/4/24). Sofyansyah/Radar Bogor
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ganjar Gunawan memperlihatkan flyer pengumuman Aplikasi Prima Antri dikantor Disdukcapil Kota Bogor, Kamis(25/4/24). Sofyansyah/Radar Bogor

RADAR BOGOR - Kasus pencurian atau kebocoran data baru-baru ini terungkap di Kota Bogor.

Kasus kebocoran data di Bogor itu terungkap, dilakukan dua karyawan perusahaan telekomunikasi yang menggunakan ribuan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk meregistrasi kartu sim.

Bercermin dari kasus serupa, Kepala Disdukcapil Kota Bogor Ganjar Gunawan berharap agar masyarakat ikut mencegah kasus kebocoran data.

Masyarakat Bogor diminta jangan sembarangan memberikan data pribadi seperti NIK dan Nomor KK kepada orang lain.

"Ini bukan kejadian pertama tahun kemarin di sejumlah daerah modus serupa diungkap oleh kepolisian. Sehingga kasus di Kota Bogor ini merupakan yang kesekian kalinya," katanya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan saat ini, database kependudukan tidak lagi dipegang oleh disdukcapil kota Bogor dan daerah lainnya. Database kependudukan itu diambil alih seluruhnya langsung oleh pemerintah pusat.

"Disdukcapil kota Bogor sebenarnya sifatnya hanya memfasilitasi layanan data kependudukan. Kemudian semua data dikirim ke server Dukcapil Kemendagri sehingga kami hanya bisa mengakses lewat server tanpa bisa mengambil data keseluruhan," jelasnya.

Hal ini yang menurutnya kebocoran data yang terjadi saat ini bukan berasal dari Disdukcapil Kota Bogor atau Kemendagri.

Namun bisa saja data ini diambil dari instansi lain yang menyimpan data kependudukan.

Sebab selain Kemendagri, instansi lain seperti KPU, BPJS, dan perusahaan peminjaman swasta lainnya juga memiliki data tersebut.

"KPU mendapat data kependudukan dari Dukcapil Kemendagri. Kemudian perusahaan-perusahaan lain juga bisa saja diambil datanya yang didalamnya ada NIK, ini yang kita tidak tahu apa yang terjadi," ungkapnya.

Terlebih hasil pengungkapan kemarin ternyata pelaku menggunakan aplikasi Handsome. Data yang diambil lewat aplikasi ini disinyalir data dari KPU dan dari BPJS.

"Perlu kami sampaikan ke publik juga bahwa memang database penduduk ini tidak hanya dipegang oleh Dukcapil, tapi juga lembaga-lembaga lain di luar Dukcapil yang seharusnya punya sistem keamanan data yang baik," ujarnya.

Namun demikian, Ganjar memastikan setelah kasus pencurian data terungkap mereka langsung bergerak cepat untuk memeriksa dan menjaga agar keamanan data semakin ketat. Dia pun mengimbau agar masyarakat ikut menjaga dengan baik data yang dimiliki.

"Masyarakat diharapkan tidak asal mengirim atau memberitahukan ke orang lain apalagi yang tidak dikenal. Untuk mencegah disalahgunakan data tersebut," katanya.

Editor : Rani Puspitasari Sinaga
#bogor #disdukcapil #kebocoran data