RADAR BOGOR, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Cileungsi, baru-baru ini melaksanakan sosialisasi perubahan tentang pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pelanggan perusahaan bidang jasa kontruksi (Jakon).
"Dalam kegiatan itu, kami mengundang perusahaan jasa konstruksi. Jadi yang memenangkan tender-tender pembangunan proyek fisik seperti bendungan, jembatan, proyek-proyek pemerintah kabupaten atau proyek yang didanai oleh APBN atau proyek swasta," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi, Awalul Rizal, kepada Radar Bogor, Kamis (19/9/2024).
Menurutnya, kegiatan itu dilakukan untuk sosialisasi terkait adanya perubahan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi.
"Dimana, sekarang untuk pekerja yang didaftarkan harus by name by address. Artinya kalau dulu proyek itu didaftarkan hanya berdasarkan nilai proyek, semisal nilai proyek Rp1 miliar cukup bayar Rp 1.700.000 semua karyawannya maupun bergantian itu silahkan saja, kami hanya dikasih data keseluruhan saja," jelasnya.
Kalau sekarang, kata dia, harus didaftarkan orang per orangnya yang ada di lokasi, meskipun itu masih bebas jumlah orangnya.
Dia menyampaikan kepada para perusahaan dibidang jasa konstruksi untuk segera didaftarkan nama-nama pegawainya dengan menyerahkan KTP ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Ayo segera didaftarkan nama-nama orang nya itu KTP nya diserahkan ke kita, siapapun dia berapapun orang yang mau keluar masuk silahkan," tuturnya.
Tak hanya itu, Awalul menyampaikan bahwa, selain sosialisasi perubahan pendaftaran sektor Jakon, ada juga sosialisasikan aplikasi bantuan bernama E - Jakon atau elektronik Jakon.
"Dimana nanti akan ada user name dan password-nya. User name dan Password ini bisa dikasihkan ke kontraktor atau ke mandor-mandor yang memang di lapangan," terangnya.
Karena, kata dia, mereka vendor atau mandor yang paham terkait adanya keluar masuk tambahan orang
"Mereka tinggal menginput disitu nama-nama orang, nomor KTP selanjutnya akan langsung nge link ke kita jadi langsung mendapatkan perlindungan," katanya.
Sehingga, kata dia, sosialisasi perubahan drastis bisa dapat meningkatkan perlindungan kepada setiap pegawai.
"Yang berubah drastis itu, ketika yang tidak didaftarkan tadi nama-namanya itu tidak bisa kita lindungi karna memang ini temuan ini dari BPK. Jadi yang kita lindungi harus ada datanya by name by address," tutupnya.(cr2)
Editor : Alpin.