RADAR BOGOR - Kota Bogor saat ini sedang dihantui maraknya kasus curanmor (pencurian motor). Dalam beberapa minggu terakhir kasus ini cukup sering terjadi.
Pengamat Hukum, Dr Saharuddin Daming menilai meningkatnya kasus curanmor adalah masalah multifaset atau melibatkan banyak hal. Namun semua penyebabnya ini disebut saling berhubungan.
"Jika dilihat secara ekonomi, kasus curanmor tersebut umumnya dipicu oleh faktor pengangguran, atau rendahnya tingkat penghasilan di tengah-tengah meningkatnya tingkat kebutuhan dengan harga yang semakin tinggi," katanya, Jumat (20/9/2024).
Faktor ekonomi ini yang membuat orang cenderung mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat. Ini pun juga didukung dengan tingkat pendidikan dan pemahaman agama yang rendah.
"Sejumlah hal ini membuat para bandit nekat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya," ujarnya.
Selain itu, kata Saharuddin, tingginya kasus curanmor juga sejalan dengan inkonsistensi penegak hukum.
Utamanya pihak kepolisian yang sering abai atau tidak menindaklanjuti laporan atau masyarakat yang menjadi korban curanmor.
"Akibatnya pelaku curanmor merasa di atas angin sehingga merasa bebas atau leluasa untuk melakukan aksinya. Hal ini berimbas pada warga yang menjadi korban enggan melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak kepolisian," jelasnya.
"Karena kadang-kadang mereka juga diminta uang pelicin dari oknum polisi. Kalau tidak diberi, muncul alasan pelaku sudah tidak ditemukan atau barang bukti sulit dicari dan lain-lain," tambahnya.
Situasi ini yang menurutnya sering membuat warga lebih memilih menyelamatkan nyawa dibanding mempertahankan harta. Sebab saat melawan risikonya dibacok hingga luka berat bahkan taruhannya nyawa. .
Ia menyebut ada kesan pelaku kejahatan sudah tidak takut lagi pada polisi dan penegak hukum. Hal ini harus direspon dengan menegakkan hukum dan menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
"Saya yakin bila ini dilakukan pelaku kejahatan akan berpikir dua kali untuk melakukan aksinya. Contohnya saat orde baru dulu yang pernah memerintahkan penembakan misterius kepada orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan," bebernya.
Tak hanya itu, kasus curanmor ini menurutnya harus dilakukan secara komprehensif dengan konsistensi polisi untuk patroli rutin dan berkelanjutan.
Polisi juga melakukan mapping dan daftar lokasi yang sering menjadi wilayah operasi pelaku curanmor. Polisi juga harus menggulung habis jaringan mereka termasuk para penadah.
"Bila perlu semua harus dipublikasi identitasnya termasuk wajah. Ini membuat masyarakat dapat mengenalnya lebih dini untuk langkah preventif," jelasnya.
Lalu untuk pemerintah daerah juga perlu menggalang dan mengkoordinasi warga serta aparat untuk bersama-sama meningkatkan pengamanan di semua sektor.
Bisa dengan membentuk swakarsa yang didahului dengan menyatakan keadaan darurat melawan curanmor.
"Pemerintah perlu juga melakukan upaya apapun untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya demi menghindari pengangguran sebagai biang kerok masalah kriminal," ungkapnya.
Untuk masyarakat juga sudah harus melakukan tindakan pencegahan dengan memasang Imbauan di kawasan masing-masing.
Contohnya memajang banner, spanduk dan sejenisnya yang bertuliskan kata-kata seperti "awas curanmor tangkap dan labrak mereka".
Penegak hukum juga perlu memberi ruang untuk masyarakat yang berhasil melakukan perlawanan dengan melumpuhkan pelaku curanmor, agar tidak selalu disalahkan dengan tuduhan main hakim sendiri.
Sebab ini perlu, karena polisi sendiri juga tidak mampu mengatasi semua persoalan di berbagai wilayah secara bersamaan.
"Kalau masyarakat tidak diberi wewenang untuk melakukan perlawanan maka pelaku curanmor lagi-lagi akan meneror masyarakat sehingga masyarakat semakin takut frustasi dan tidak ingin berpartisipasi dalam mengatasi persoalan ini," jelasnya. (rp1)
Editor : Yosep Awaludin