RADAR BOGOR - Komisi Informasi Jawa Barat melakukan monitoring evaluasi (Monev) Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bogor.
Kunjungi Pemkot Bogor di Paseban Punta Balaikota, Komisi Informasi Jawa Barat melihat langsung laporan PPID pada Senin (30/9/2024).
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan, datangnya Komisi Informasi Jawa Barat, untuk membantu peningkatan kualitas PPID Kota Bogor menjadi lebih baik.
Pemkot pun menyambut baik kunjungan ini sebagai kewajiban mereka terkait keterbukaan informasi publik.
"Saya ikut mengawal langsung hal ini karena bagian dari pelayanan informasi dan tata pemerintahan," katanya.
Selama ini, menurutnya pelayanan informasi publik dari perangkat daerah sudah disediakan.
Walaupun jumlah informasi masih sedikit namun ini menyesuaikan kebutuhan informasi dari masyarakat.
"Saat ini warga sudah cukup terpuaskan dengan pelayanan informasi publik yang diberikan. Hal ini membuat warga tidak memerlukan informasi tambahan," ungkapnya.
Namun demikian Pemkot Bogor khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus tetap meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.
Hal ini untuk menjaga informasi publik Kota Bogor yang mudah diakses, terbuka, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan mudah.
"Selama periode 2020 hingga 2024, sengketa informasi di Kota Bogor relatif sedikit. Sebab pengelolaan PPID di Kota Bogor sudah sangat transparan dan sesuai dengan UU KIP," bebernya.
Bahkan pada 2021 lalu kota Bogor telah memperoleh predikat Cukup Informatif lalu 2022-2023 meningkat menjadi Menuju Informatif.
Dia pun berharap tahun 2024 ini Kota Bogor bisa meraih predikat Informatif.
“ Tentunya harapan kami, Kota Bogor pada tahun 2024 ini, dapat meraih predikat Informatif,” ujarnya
Adapun sampai saat ini Pemkot Bogor telah memiliki 200 aplikasi. Salah satu yang diunggulkan yaitu aplikasi Bogor Smart Health (BSH).
“Kami berharap, berbagai masukan dari tim Monev pada hari ini menjadi penyemangat bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja kami dalam pengimplementasian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” bebernya. (rp1)
Editor : Rani Puspitasari Sinaga