RADAR BOGOR - Masalah moda tranportasi umum di Kota Bogor masih terus menghantui. Bogor sebagai kota sejuta angkot belum bisa beranjak meninggalkan status tersebut.
Walaupun terdapat moda transportasi lain yaitu Biskita, jumlahnya masih kalah dibanding angkot. Jumlah Biskita yang sedikit itu pun belum menjawab masalah transportasi umum yang efektif untuk warga Kota Bogor.
Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna menilai masalah ini terjadi karena Kota Bogor belum mendapatkan moda transportasi umum yang ideal.
Sebab selama ini angkot yang sudah mulai menua belum bisa ditinggalkan sepenuhnya oleh pemerintah maupun masyarakat.
Namun di sisi lain angkot juga jadi sumber masalah kemacetan. Padahal seharusnya sebagai kota yang terus berkembang, Bogor sudah harus memiliki moda transportasi andalan yang baru.
"Tranportasi saat ini sudah beralih, namun angkotnya masih seperti itu sehingga muncul pertanyaan moda transportasi apa yang ingin dipakai. Apakah tetap dengan angkot atau yang lainnya," katanya.
Menurutnya, saat ini Kota Bogor sudah harus beranjak maju meninggalkan stigma sebagai kota sejuta angkot sebab sudah harus ada modernisasi.
Apalagi perkembangan angkot tidak sejalan dengan perkembangan kota, di saat kota melebar angkot malah tetap terpusat.
"Angkot seharusnya mengikut perkembangan kota yang mulai ke pinggiran kemudian digantikan dengan bis baru. Namun yang terjadi angkot-angkot tua masih berkeliaran lebih banyak dibanding bis," ungkapnya.
Masalah angkot, kata dosen Universitas Trisakti ini bisa selesai bila kesepakatan bersama terbangun antara Pemkot Bogor dan pengelola atau pengusaha angkot.
Mesti dicarikan solusi terbaik angkot yang sudah terlalu lama menjadi moda transportasi umum di kota Bogor ini agar ikut menjadi modern.
"Perlu ada kesepakatan bersama antara Pemkot dan pengusaha angkot karena saat ini stigma yang terbangun ke angkot itu buruk. Ini kalau dibiarkan merugikan kedua belah pihak termasuk masyarakat," katanya.
Moda transportasi umum selain angkot di Kota Bogor saat ini yaitu Biskita yang sudah beroperasi sejak tahun lalu.
Namun moda transportasi modern ini masih mengalami kendala mulai dari jumlah unit sedikit, halte terbatas, sampai pencabutan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Yayat menilai anggaran untuk Biskita ini soal kerjasama dan keseriusan dari wali kota ke depan dan DPRD. Kedua lembaga ini harus benar-benar serius untuk mengalokasikan dana lebih banyak ke tranportasi umum.
Dia mencontohkan di daerah lain seperti Kabupaten Gianyar yang bahkan bisa menggratiskan angkot atau bis untuk masyarakat. Subsidi tranportasi ini bisa dilakukan tergantung keberanian legislatif dan eksekutif untuk bekerjasama.
"Jadi dipertanyaan sekarang apakah para wali kota nanti, berani tidak, bekerjasama dengan para anggota dewan untuk membangun suatu konsep pemberdayaan tranportasi dan memberikan fasilitas layanan transportasi yang lebih baik bagi para warganya," bebernya.
Bila komitmen dan keseriusan pemerintah dan DPRD tinggi maka dipastikan anggaran transportasi publik bisa dikeluarkan.
Angkot listrik Bogor (Alibo) misalnya, seharusnya kalau komitmen daerah tinggi maka tidak ada akan berhenti di uji coba.
"Jadi dibutuhkan komitmen dan daya inovasi baru untuk mendorong tranportasi umum modern tercipta di kota Bogor. Saya rasa banyak alokasi anggaran yang bisa dipakai seperti dana aspirasi pokok pikiran yang bisa dipakai," ujarnya.
"Jadi ini tinggal pemerintah dan DPRD mau tidak menangkas anggaran demi kepentingan masyarakat luas. Perlu diingat mereka dipilih dan bekerja untuk masyarakat," sambungnya. (rp1)
Editor : Yosep Awaludin