RADAR BOGOR - Dalam upaya mengatasi kasus stunting, Pemerintah Kota Bogor menggerakan seluruh jajaran kelurahan hingga kecamatan.
Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bogor, turun ke lapangan secara langsung untuk menemukan cara terbaik mengatasi stunting.
Sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat sangat terkait, terutama dalam hal penanganan stunting dan program bebas buang air besar sembarangan (ODF). Itu ternyata berhubungan erat.
"Saat ini, kami mengevaluasi data stunting dan menemukan bahwa stunting terkait dengan kondisi fisik lingkungan yang kumuh. Angka stunting lebih tinggi di daerah dengan ODF tinggi. Maka dari itu, pendekatan sanitasi menjadi sangat penting dalam penanganannya," ujar Syarifah, saat Evaluasi dan Monitoring TPPS di Bogor Creative Center (BCC) belum lama ini.
Untuk mempercepat penanganan ODF, Pemkot Bogor telah membentuk tim khusus untuk mempercepat penurunan ODF karena dia menekankan pentingnya implementasi yang konsisten dan komitmen dari seluruh perangkat daerah.
"Kami telah bergerak secara bertahap, dimulai dari dua kelurahan yang telah ODF, kemudian bertambah menjadi 18, dan kami akan membantu lebih banyak lagi di masa depan," tuturnya.
Itu juga berlaku untuk stunting. ditunjukkan kepada semua lurah dan OPD pendampingnya. Dia memiliki dua tujuan. "Pertama, menurunkan stunting, kedua, keluarga yang berisiko stunting tidak menjadi stunting, atau tidak ada stunting baru," jelasnya.
Pada presentasi ini, Syarifah menyatakan bahwa camat menampilkan data stunting berdasarkan nama dan alamat setiap anak di bawah umur dua tahun (Baduta).
Data ini akan menunjukkan anak-anak mana yang telah atau belum terlibat dalam intervensi seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberian makanan tambahan, dan lainnya.
Setiap anak memiliki masalah kasus unik. Misalnya, ada anak-anak yang belum memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, dan ada juga faktor risiko dari orang tua mereka. Menurutnya, metode ini diharapkan dapat mengurangi stunting dan mencegah stunting baru.
Ia menjelaskan bahwa metode untuk mengurangi stunting yang melibatkan intervensi langsung kepada Baduta ini telah menjadi fokus perhatian kelurahan dan kecamatan.
Sementara itu, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan puskesmas melakukan intervensi untuk keluarga yang berisiko stunting lainnya, seperti calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui), yang sudah memiliki program pemeriksaan dan pemberian vitamin.
Syarifah menyatakan bahwa provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan 15 persen selama enam bulan ini. Namun, target ini sangat sulit karena penurunan hanya 0,5 persen selama satu tahun penanganan.
"Data keseluruhan angka stunting pada 2022 turun menjadi 1.808 anak dari 2.300 anak stunting. Di data penimbangan bulan Agustus 2024, angka stunting kembali turun menjadi 1.588 anak, atau turun 2,3 persen," pungkasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin