RADAR BOGOR - Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Slamet Mulyadi menyebut bahwa usulan pelebaran jalan alternatif Puncak di Megamendung bisa terealisasi pada 2025.
Meski begitu, dia mengingatkan agar ketika pelebaran jalan alternatif Puncak terealisasi, pembebasan lahan dilakukan dengan mengedepankan hak-hak masyarakat.
"Walaupun belum 100 persen bisa dipastikan pelaksanaannya, terkait pembebasan tanah unutk pelebaran jalan alternatif Puncak itu pastinya akan ada masalah," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (30/10/2024).
Sehingga, lanjut Slamet, perlu terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Terlebih dalam melakukan pelebaran jalan alternatif Puncak seperti Jalan Gadog – Cikopo Selatan dan Bendungan Ciawi - Sukabirus, Megamendung.
"Sebab akan ada banyak tanah milik warga yang terdampak, maka harus ada komunikasi antar pihak," jelasnya.
Namun biasanya, politisi PDIP itu mengatakan bahwa akan ada sebagian masyarakat yang keberatan jika lahan atau rumahnya dibebaskan.
"Bagi masyarakat yang tidak mau dibebaskan tidak dipaksakan. Sementara mengenai hak warga yang ikut pembebasan akan dihitung oleh pemerintah," tukasnya.
Sebelumnya, Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menyebut bahwa masalah kemacetan di jalur-jalur alternatif Puncak menjadi perhatian serius Pemkab Bogor.
Dalam kunjungannya ke Kecamatan Megamendung pada Selasa (29/10/2024), Bachril mendengarkan sejumlah keinginan masyarakat salah satunya terkait pelebaran jalan alternatif Puncak Gadog – Cikopo Selatan dan Bendungan Ciawi - Sukabirus, Megamendung.
"Ada isu menarik tadi terkait masalah kemacetan, ini akan kami catat. Memang masalah Bogor ini terutama adalah masalah kemacetan, dan jalan yang sempit," tukasnya. (cok)
Editor : Yosep Awaludin