RADAR BOGOR - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor mengungkapkan program gerakan pangan murah dan intervensi pasar melalui operasi pasar, adalah upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji mengungkap, gerakan pangan murah saat ini merupakan hasil dari rapat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) beberapa waktu lalu, sebagai langkah pengendalian inflasi.
Gerakan pangan murah DKP Kabupaten Bogor tersebut, kata dia, sudah diadakan secara rutin setiap tahunnya, selain dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi.
"Selain gerakan pangan murah yang mungkin diadakan DKP yang setahun 40 kali untuk masing-masing Kecamatan. Jadi kalo yang ini Bupati memerintahkan intervensi pasar dikarenakan di daerah kecamatan Cibinong harganya belum mengkhawatirkan hanya memang mendekati harga inflasi," jelasnya.
Oleh karena itu, kata dia, peran DKP pada gerakan pangan murah tersebut dilakukan ada yang secara rutin ada juga yang secara sesaat.
"Terkait gerakan pangan murah kitakan ada yang rutin dan yang ini sebenarnya insidentil, karna insidentil biar harganya murah kita dibantu oleh Kadin, yang memberikan subsidi harga jadi memang relatif tetap murah daripada harga pasar," imbuhnya.
Sehingga, ia mengartikan bahwa, solusi untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Bogor melihat sesuai dengan suplai dan demand yang dibutuhkan.
"Hukum pasar itu kan adalah suplai demand, sekarang demand masyarakat terhadap yang kita liat gula pasir, beras sama minyak kan tinggi. Kalo suplai nya relatif kurang bagus pasti harganya meningkat seperti sekarang," imbuhnya.
"Untuk beras kita itukan kebutuhan beras Kabupaten Bogor masih banyak diambil dari Kabupaten Kota lainnya, Karawang, Sukabumi Cianjur," sambungnya.
Sebab itu, ia menyebut, jika demand atau kebutuhan konsumen besar, maka harga bahan akan naik, tetapi secara keseluruhan inflasi Kabupaten Bogor itu masih rendah.
"Hanya Pak Bupati disini biar kita tidak terlena kalo ada pergerakan harga yang kira-kira menghawatirkan kita langsung operasi pasar atau gerakan pangan murah biar kita mengantisipasi kemungkinan kenaikan pergerakan harga yang tidak terkendali," paparnya.
Untuk itu, dia berharap, seharusnya gerakan pangan murah dan operasi pasar tersebut bisa dilakukan serentak di Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, apalagi jika ingin mengendalikan inflasi.
"Untuk kecamatan tertentu yang memang pergerakan harganya tinggi volume nya jauh lebih banyak. Tapi untuk kecamatan yang harganya normal kita mungkin tetap masuk tetapi dengan volume yang tidak terlalu banyak. Karna apapun itu kita kan intervensi pasar itu untuk mengendalikan harga," pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga