RADAR BOGOR - Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Bogor hingga saat ini masih belum memberikan keterangan soal 133 pegawainya yang pergi ke Bali untuk bimtek ddan Workshop Manajemen Psikososial Bagi Korban Bencana.
Menanggapi hal itu, Anwar Razak Kordinator LSM Kopel mengatakan, pelatihan bimbingan teknis yang dilakukan ratusan pegawai Dinsos Kabupaten Bogor itu bukan waktu yang tepat dilakukan saat ini.
"Saat lagi banyak bencana, terus juga momen ada perhelatan Pilkada, tentu banyak layanan publik di Dinsos Kabupaten Bogor itu apalagi Kecamatan. Intinya, ini bukan waktu yang tepat untuk mereka melakukan pergi Bimtek," ungkapnya Rabu (13/11/2024).
Apalagi, kata dia, dengan banyaknya ratusan pegawai yang pergi Bimtek itu sudah pasti meninggalkan tugas pelayanan publiknya sehari-hari untuk masyarakat.
"Yang pasti dengan kepergian itu akan berpengaruh pelayanan masyarakat, karena Dinsos mengurusi soal sosial, kemiskinan, pasti akan terpengaruh," jelasnya.
Bahkan, dia menaruh kecurigaan terhadap banyaknya pegawai Dinsos Kabupaten Bogor yang mencapai 133 orang itu pergi ke Bali bukan untuk melakukan Workshop atau peningkatan kapasitas, melainkan untuk jalan - jalan.
"Karna Bali itu tempat wisata, kalau mau wisata-wisata aja. Mungkin ini salah satu juga yang memang sering kali para pejabat daerah itu mengakali anggaran untuk mereka gunakan pergi ke tempat-tempat wisata," cetusnya.
Sedianya, kata dia, jika ingin melakukan peningkatkan kapasitas seharusnya pergi ke tempat yang memang memiliki kewenangan seperti Kemendagri dan Kemensos.
"Kalau mereka alasannya studi banding, ada tempat lain yang jauh lebih layak buat mereka untuk tempat belajar," tuturnya.
Anwar menyebut, perjalanan ke Bali itu butuh anggaran daerah yang tidak sedikit, bisa saja mengeluarkan anggaran yang sangat besar hingga miliaran rupiah.
"Itu pasti anggarannya juga besar miliaran, karena kan peserta hampir ratusan orang, tiket pesawat, penginapan, jadi bisa miliaran anggaran yang mereka gunakan," cetus dia.
"Dan mereka tidak menyadari bahwa ini Dinsos Kabupaten Bogor yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada para orang yang dilayani," sambungnya.
Sebab itu, Anwar menekankan bahwa, mestinya Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengontrol dan memberikan teguran tidak mendiamkan aparatnya berpergian begitu saja.
"Kalau ada yang seperti itu atau dia tahu, harusnya tidak diizinkan. Kalai gini artinya Pj Bupati melakukan pembiaran terhadap masalah ini. Terjadi pemborosan anggaran terus ada nya contoh yang tidak baik diberikan kepada masyarakat," tegasnya.
Begitupun, kata dia, terhadap pemangku legislatif DPRD Kabupaten Bogor, melakukan tindak serupa untuk memanggil Dinsos Kabupaten Bogor atau yang terkait untuk diberikan sanksi tegas.
"Seharusnya DPRD memanggil itu Dinsos, tanyakan dan rekomendasi teguran, kalau bisa ada sanksi yang diberikan. Karena hal seperti ini harus disikapi supaya tidak berulang," pungkasnya. (cr2)
Editor : Yosep Awaludin