RADAR BOGOR - Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga (KNPK) Indonesia mendorong pemerintah untuk selalu memikirkan pembangunan ramah keluarga dalam membuat suatu kebijakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum KNPK Indonesia, Prof Euis Sunarti di kegiatan workshop bertajuk Urgensi Kebijakan dan Implementasi Rekomendasi Pembangunan Ramah Keluarga (PRK) Sabtu, (14/12/2024).
Prof Euis menilai bahwa permasalahan apapun yang terjadi di Indonesia saat ini bermuara pada satu konsep yakni, upaya pembangunan yang ramah keluarga.
“Pihak-pihak yang melakukan upaya apapun, baik regulasi ataupun kebijkann termasuk pemerintah, harus selalu memikirilan dampaknya terhadap keluarga,” jelasnya pada Radar Bogor.
Misalnya kebijakan mengenai tranportasi umum, Prof Euis menegaskan bahwa pemerintah harus juga memikirkan bagaimana dampaknya terhadap kenyamanan ibu hamil saat melakukan perjalanan.
Tidak hanya itu, Ketua Umum KNPK Indonesia juga kerap menyoroti kebijakan soal jam kerja. Menurutnya pemerintah maupun swasta harus sudah mulai membuat satu kebijakan yang seimbang.
“Jangan sampai dari subuh sampai malam, padahal dia punya keluarga, terus gimna anaknya, gajih kecil memikirkan gitu loh,” ujarnya.
Oleh karenanya, di kegiatan Worskhop tersebut KNPK Indonesia mendoronh semua pihak untuk menjadikan keluarga sebagai sentral pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan.
Sementara itu Sekretaris Pelaksana Workshop KNPK Indonesia, Viena Rosmiati Hasanah mengungkapkan kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 55 orang.
“Dari berbagai kalangan, ada akademisi, praktisi, pokonya pemeehati tentang ketahanan pembangunan keluarga, dari beebagai daerah” ungkapnya.
Viena menjelaskan bahawa kegiatan workshop tersebut juga merupakan dari rangkaian peringata Hari Ulang Tahun (HUT) KNPK Indonesia ke 4. (Cr1)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim